Demokrat Sebut AHY Tak Harus Jadi Capres atau Cawapres, Menyesuaikan Kesepakatan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, partainya akan mengusung calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) yang berpeluang paling besar menang atau dipilih oleh rakyat di Pemilu 2024.

Menurut dia, Demokrat tidak mengharuskan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), untuk diusung sebagai capres atau cawapres.

"Kami tidak mensyaratkan harus ketum ataupun kader kami," kata Herzaky kepada Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Herzaky bilang, memang di internal Demokrat, para kader ingin AHY menjadi capres di 2024. Aspirasi itu pun diapresiasi oleh AHY.

Namun, putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut telah mengatakan bahwa pencapresan 2024 akan fokus memperjuangkan rakyat.

Oleh karenanya, nama capres dan cawapres akan didiskusikan Demokrat dengan partai koalisi. Nama itu tidak harus AHY, bahkan memungkinkan di luar kader Demokrat.

"Capres dan cawapres yang akan Demokrat usung bakal menyesuaikan kesepakatan di koalisi yang nantinya ada kami di dalamnya," tutur Herzaky.

Herzaky mengatakan, partainya hingga kini masih terus aktif membuka komunikasi dengan seluruh parpol.

Bahkan, beberapa sudah menjalin komunikasi intens dengan partai berlambang bintang mercy tersebut.

"Sudah ada perwakilan dari kami yang mengemban amanah bertemu secara intens dengan perwakilan beberapa parpol itu, untuk mengarah kepada mutual trust dan kesepakatan koalisi," ucap Herzaky.

Beberapa partai yang menjalin komunikasi intens itu di antaranya Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta partai-partai politik lain.

Kendati demikian, Herzaky belum bisa memastikan kapan koalisi partainya dideklarasikan. Hingga kini, komunikasi terus dibangun untuk mendalami kesamaan visi, misi, dan platform.

"Di koalisi apa pun yang nantinya ada Demokrat di dalamnya, kami memfokuskan pada kesamaan visi, misi, platform, memperjuangkan perubahan dan perbaikan untuk rakyat," kata Herzaky.

Nantinya, AHY sendiri yang akan memimpin keputusan pembentukan koalisi.

"Karena kewenangan untuk memutuskan koalisi ada di Majelis Tinggi Partai (MTP), di mana Ketum AHY secara ex officio dalam jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga adalah Wakil Ketua MTP," lanjutnya.