Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Prediksi Jokowi Bisa Damaikan Rusia-Ukraina saat KTT G20

Kompas.com - 07/07/2022, 05:01 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai ada kemungkinan Indonesia menjadi penengah antara Rusia dan Ukraina yang tengah berperang melalui forum Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali pada November 2022 mendatang.

Akan tetapi, menurut Hikmahanto persoalan perang Rusia dan Ukraina bisa menjadi agenda pembahasan tambahan di KTT G20 jika hingga menjelang pelaksanaannya tak kunjung terjadi gencatan senjata di antara kedua negara itu.

Menurut Hikmahanto, Presiden Joko Widodo dan pemerintah Indonesia memperlihatkan keseriusan untuk menjadi mediator antara Rusia dan Ukraina.

Dia juga menilai Presiden Jokowi bisa memperlihatkan kemampuannya berdiplomasi untuk meredakan konflik dalam ajang KTT G20.

"Menurut saya serius meski hal tersebut sebagai alternatif bila gencatan tidak terjadi," kata Hikmahanto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/7/2022).

Baca juga: Misi Jokowi di Ukraina-Rusia: Dorong Perdamaian, Atasi Krisis Pangan

"Jadi nanti Bapak Presiden akan berperan sebagai jembatan saat penyelenggaraan KTT G20 di Bali. Bapak Presiden bisa fasilitasi sebagai jembatan bagi Presiden Zelensky dan Presiden Putin untuk langsung berhadap-hadapan," ujar Hikmahanto yang juga Rektor Universitas Jenderal A. Yani.

Secara terpisah, Kepala Center for Intermestic and Diplomatic Engagement (CIDE) Anton Aliabbas mengatakan, Indonesia sebagai presidensi atau keketuaan G20 harus banyak melakukan terobosan dan pendekatan untuk mensukseskan agenda KTT G20.

Sebab Rusia merupakan salah satu negara anggota G20. Di sisi lain, sejumlah negara anggota G20 adalah negara-negara Blok Barat dan sekutunya yang merupakan seteru Rusia dan mengancam menolak kehadiran negara itu.

"Peluang untuk terjadinya perundingan damai tetap dapat terjadi. Dan, salah satunya adalah melalui pendekatan yang intensif kepada para pihak bertikai untuk mau duduk berunding," kata Anton.

Baca juga: PDI-P: Menghentikan Perang Rusia-Ukraina, Tak Bisa Hanya Jokowi Sendiri

Anton menilai Presiden Jokowi punya peluang untuk menjadi mediator bagi Rusia dan Ukraina.

Tinggal sejauh mana kesiapan dan keseriusan Indonesia untuk menawarkan diri sebagai mediator perundingan damai.

"Meyakinkan Kremlin dan Kyiv bahwa Indonesia layak dipertimbangkan sebagai mediator andal membutuhkan proses dan keseriusan," ujar Anton.

Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Ukraina dan Rusia pada 29 dan 30 Juni 2022 lalu.

Baca juga: Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Buka Blokade Ekonomi

Dalam lawatan ke Kyiv, Ukraina, Presiden Jokowi bertemu dengan Presiden Volodymyr Zelensky dan juga meninjau puing-puing apartemen akibat serangan Rusia di Kota Irpin.

Di Ukraina, Jokowi dan Zelensky berbincang soal misi perdamaian dan ancaman krisis pangan di dunia jika perang terus berlanjut.

Sedangkan dalam kunjungan ke Rusia, Jokowi bertemu dengan Presiden Vladimir Putin.

Usai pertemuan dengan Putin, Jokowi kembali menekankan soal perdamaian dan kemanusiaan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com