Meski Berkoalisi dengan Gerindra, PKB Sebut Hubungannya dengan PKS Baik-baik Saja

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid mengatakan, hubungan partainya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baik-baik saja.

Hal itu disampaikannya menanggapi pembentukan koalisi antara PKB dengan Partai Gerindra.

Padahal sebelumnya, dua partai politik (parpol) Islam itu sempat mesra dengan wacana koalisi "Semut Merah".

“Hubungan dengan PKS tetap baik dan terjaga sebab kami ingin Pemilu 2024 berjalan tertib dan damai,” sebut Jazilul pada Kompas.com, Senin (4/7/2022).

Baca juga: PKS Sebut Belum Ada Ajakan Gabung Koalisi Gerindra-PKB

Ia menyampaikan, koalisi PKB dan Gerindra pun tak menutup pintu untuk bekerjasama dengan PKS.

“Kami terbuka bila PKS ingin bergabung, bekerja sama dengan PKB dan Gerindra,” ucapnya.

Namun, Jazilul tak menjawab dengan pasti ketika ditanya tentang apakah tawaran itu telah disampaikan secara serius.

“Kami mengalir saja dulu. Ya tetap terbuka untuk penguatan (koalisi),” tutur dia.

Sebelumnya Ketua Bidang Hubungan Masyarakat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Mabruri mengungkapkan belum ada tawaran dari koalisi Partai Gerindra dan PKB.

Baca juga: Hasto Ungkap Alasan PDI-P Sulit Koalisi dengan PKS

Ia juga mengklaim pihaknya masih terus melakukan komunikasi politik dengan berbagai parpol lain.

Namun, komunikasi itu belum mengerucut pada pembentukan koalisi.

Diketahui selain poros koalisi Partai Gerindra dan PKB, juga telah terbentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Koalisi itu diisi oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Baca juga: Pertemuan Nasdem dengan PKS dan Demokrat: Kenyamanan Tanpa Kesepakatan Pembentukan Koalisi

Sementara itu beberapa parpol lain di parlemen yang belum menentukan kerjasama adalah PDI Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Nasdem, dan PKS.

Pembentukan koalisi parpol ini dibutuhkan untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden guna kontestasi Pilpres 2024.

Ambang batas itu minimal 20 persen kursi di DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelumnya.