Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat Terkait Laporan Kinerja KPK Tertutup, Ini Penjelasan Komisi III

Kompas.com - 30/06/2022, 20:47 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat kerja antara Komisi III DPR RI dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait laporan kinerja KPK tahun 2021 dan semester I tahun 2022 digelar tertutup.

Ketua KPK Firli Bahuri mengaku tidak tahu alasan rapat diputuskan tertutup. Firli menyebutkan, KPK hanya memenuhi undangan DPR untuk rapat di ruang Komisi III. 

"Kalau terkait tertutup atau tidak, kan itu putusan rapat, bukan saya," ujar Firli saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Baca juga: 900 Hari Harun Masiku Buron, Upaya Apa Saja yang Dilakukan KPK untuk Menangkapnya?

Namun, Firli membocorkan sejumlah laporan kinerja yang disampaikan ke Komisi III DPR.

Setidaknya, ada empat aspek yang disampaikan. Pertama, terkait dengan tata laksana kelembagaan.

Kedua, terkait sumber daya manusia, ketiga tentang kerja pemberantasan korupsi, dan terakhir terkait regulasi setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul mengakui bahwa Komisi III yang meminta agar rapat digelar tertutup.

Baca juga: KPK Sebut Infrastruktur Indonesia Buruk Dampak dari Korupsi

"Iya kami yang minta. Karena kami mau bedah semuanya, gimana secara kerja," kata Pacul saat ditemui terpisah. 

Pacul menjelaskan kinerja yang disampaikan KPK berkaitan dengan penindakan tindak pidana korupsi. 

"Kalau penindakan tindakan korupsi kan nggak bisa diewer-ewer. Karena kan menyangkut juga buka banyak kasus, kasus-kasus yang kita buka itu di sini kan kebijakannya yang terhadap negara kan," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club', Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Soal "Presidential Club", Djarot PDI-P: Pak Prabowo Kurang Pede

Nasional
Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Polri Serahkan Kasus TPPU Istri Fredy Pratama ke Kepolisian Thailand

Nasional
Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Evaluasi Arus Mudik, Jokowi Setuju Kereta Api Jarak Jauh Ditambah

Nasional
Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Prajurit TNI AL Tembak Sipil di Makassar, KSAL: Proses Hukum Berjalan, Tak Ada yang Kebal Hukum

Nasional
Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Demokrat Tak Keberatan PKS Gabung Pemerintahan ke Depan, Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Polri Tangkap 28.861 Tersangka Kasus Narkoba, 5.049 di Antaranya Direhabilitasi

Nasional
Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Soal Kekerasan di STIP, Menko Muhadjir: Itu Tanggung Jawab Institusi

Nasional
Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Pertamina Goes To Campus 2024 Dibuka, Lokasi Pertama di ITB

Nasional
Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Demokrat Sudah Beri Rekomendasi Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jawa Timur

Nasional
14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

14 Negara Disebut Akan Ambil Bagian dalam Super Garuda Shield 2024

Nasional
Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com