Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Duet Ganjar-Anies pada Pemilu 2024 Dinilai Mudah di Atas Kertas, Sulit di Sisi Praksis

Kompas.com - 28/06/2022, 13:33 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi berpendapat, duet Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sulit diwujudkan pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyataan ini merespons wacana duet keduanya yang diusulkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

"Mewujudkan duet pemersatu bangsa antara Ganjar dan Anies begitu mudah di atas kertas, tetapi sulit dari sisi praksis," kata Ari kepada Kompas.com, Selasa (28/6/2022).

Baca juga: Respons PDI-P hingga Golkar soal Wacana Duet Ganjar-Anies

Menurut Ari, dalam politik semua kemungkinan bisa saja terjadi. Namun, tataran ideologis yang melatarbelakangi Ganjar dan Anies sangat bertolak belakang.

Ganjar begitu identik dengan poros nasionalis, utamanya PDI Perjuangan yang citranya mengedepankan toleransi dan kebinekaan.

Sebaliknya, karena jejaknya pada Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies sangat kental akan karakter politik identitas dan intoleransi.

Peluang duet keduanya dinilai kian kecil karena diwacanakan oleh Surya Paloh yang bukan merupakan pimpinan partai yang menaungi Ganjar ataupun Anies.

Belum lagi, hubungan Nasdem dan PDI-P kini disinyalir memanas akibat masuknya nama Ganjar pada bursa capres dari Nasdem.

"Hanya saja, faktor keluarga alumni UGM atau Kagama (Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada) yang membuat kedua sosok ini bisa mudah ditautkan," ucap Ari.

Baca juga: Demokrat: Mengapa Seakan Perang antara Jokowi-Prabowo Mau Diturunkan ke Ganjar-Anies?

Kendati demikian, Ari menekankan, tidak ada yang tidak mungkin di politik. Seiring berkembangnya dinamika politik menuju 2024, duet keduanya mungkin jadi alternatif di samping beredarnya nama-nama potensial lain.

"Bisa jadi skenario duet pemersatu bangsa terwujud ketika koalisi-koalisi yang terbangun mengerucut pada dua pasang kandidat sehingga mengerucut di nama-nama Ganjar, Anies, Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), atau AHY (Ketua Umum Partai Demokrat)," kata dosen Universitas Indonesia itu.

Sebelumnya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengatakan, Surya Paloh telah menyampaikan nama capres-cawapres kepada Presiden Joko Widodo.

Kepada Jokowi, Surya menyampaikan ingin menduetkan Ganjar dan Anies di Pilpres 2024. Usulan itu disebut disampaikan Surya pada 31 Mei lalu.

"Ya itu (pasangan Ganjar-Anies) sudah disampaikan langsung Pak Surya Paloh ke Pak Jokowi waktu Salasa malam ketemu. Sudah disampaikan," ujar Budi dalam podcast di kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored.

Kompas.com sudah mendapatkan izin dari Budi untuk memuat pernyataannya pada Kamis (2/6/2022).

Baca juga: Hubungan PDI-P dan Nasdem Dinilai Bakal Renggang Usai Usulan Pencapresan Ganjar

Mendengar usulan itu, kata Budi, saat itu Jokowi mengangguk-angguk. Namun, tidak ada pernyataan resmi dari Jokowi terkait usulan itu.

"Namanya usulan kan oke saja. Artinya belum pasti, belum tentu setuju dan belum tentu tidak setuju," ujar Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com