Survei Litbang "Kompas": 5 Masalah Politik Keamanan Belum Mampu Dikendalikan Jokowi-Ma'ruf

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas pada Juni 2022 menunjukkan turunnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di bidang politik dan keamanan sebesar 4,5 persen dari angka 77,6 persen pada Januari 2022.

Jika dilihat dari deretan hasil survei sepanjang periode kedua pemerintahan Jokowi, nilai kinerja di bidang polkam kali ini tergolong ”lumayan”.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Tingkat Kepuasan Publik terhadap Jokowi-Maruf Turun 6,8 Persen

Disebut lumayan karena sama dengan nilai pada triwulan pemerintahan pada bulan Januari 2015 yang dinilai sebagai masa ”euforia” pemilu presiden dan lebih tinggi daripada penilaian pada Maret-Oktober 2019.

Baca juga: Para Menteri Kepercayaan Jokowi yang Sepi dari Isu Reshuffle

Namun, survei memberi peringatan untuk memberi perhatian khusus pada angka penurunan kepuasan publik di banyak lini yang mengindikasikan bahwa dalam lima bulan terakhir, pemerintah belum sepenuhnya mampu mengendalikan persoalan politik dan keamanan di masyarakat.

Kinerja Jokowi-Ma'ruf mengalami penurunan dalam lima persoalan politik dan keamanan, yaitu:

1. pengendalian konflik-separatisme (turun 11 persen)
2. menjamin kebebasan berpendapat (turun 8 persen)
3. menjamin rasa aman dari kejahatan (turun 6 persen)
4. membuka partisipasi masyarakat (turun 6 persen).
5. membangun sikap menghargai perbedaan relatif tetap diapresiasi (hanya turun 2 persen).

KOMPAS/LUHUR ARSIYANTO PUTRA Tren Tingkat Kepuasan Kinerja Pemerintah di Bidang Politik dan Keamanan

Keamanan

Perbaikan kinerja pemerintah dalam aspek penanganan konflik-separatisme terus dihadapkan pada berulangnya kekerasan di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Setidaknya, hingga 12 April 2022, ada delapan kali serangan yang dilakukan KKB hingga mengakibatkan 6 prajurit TNI dan 10 warga meninggal.

Selain Papua, teror keamanan juga terjadi di Aceh pada 12 Mei 2022. Kasus terakhir ialah penembakan warga Aceh Besar yang menewaskan dua orang. Sebelumnya, Komandan Badan Intelijen Strategis Pidie juga tewas ditembak pada November 2021.

Baca juga: TNI AD Akan Sanksi Tegas Prajurit yang Jual Amunisi ke KKB

Gejolak keamanan dan rentetan kemelut politik terbukti dapat menjadi bola liar yang mengganggu penilaian kinerja pemerintah.

Tiga hal yang perlu dicermati pemerintah untuk meminimalkan munculnya gejolak politik adalah (1) tensi politik yang menghangat menjelang Pemilu 2024 dan berpotensi memicu konflik akibat keterbelahan masyarakat akan pilihan politik; (2) fokus kerja pemerintah yang bakal terpecah oleh isu politik terutama koalisi parpol dan pencalonan presiden; (3) persoalan di luar politik di tengah masyarakat, yaitu masalah kenaikan harga-harga barang.