Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Dijagokan Jadi Capres, Nasdem DKI Buka-bukaan soal Peluang "Di-Nasdem-kan"

Kompas.com - 16/06/2022, 17:15 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi Nasdem DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino berbicara mengenai potensi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan 'di-Nasdemkan'.

Pasalnya, dalam rapat kerja nasional (rakernas), 32 dari 34 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Nasdem mengusulkan Anies menjadi calon presiden (capres).

"Itu tergantung daripada pribadi Bapak Anies Baswedan ya. Kita tidak pernah memaksa orang untuk di-Nasdemkan kalau dari kami DPW DKI Jakarta," ujar Wibi saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Kamis (16/6/2022).

Namun, Wibi mengatakan, apabila Anies memiliki niat untuk bergabung dengan Partai Nasdem, maka Nasdem sangat terbuka.

Baca juga: 32 DPW Nasdem Jagokan Anies Capres, Plate: Pengambilan Keputusan Tak Berdasarkan Voting

Menurutnya, tangan Nasdem terbuka untuk menyambut Anies Baswedan sebagai kader Partai Nasdem.

"Tapi bilamana hanya satu nama yang dimintakan (untuk diusulkan sebagai capres), pasti kita akan sebut Anies Baswedan," katanya.

Lebih jauh, Wibi menyebut Anies bukan sosok asing lagi bagi Nasdem. Dia mengaku sering berkomunikasi intens dengan Anies.

Wibi juga memuji pekerjaan Anies selama 5 tahun terakhir dalam membangun DKI Jakarta.

Diketahui, nama Anies Baswedan menjadi yang paling banyak diusung DPW Partai Nasdem untuk menjadi capres.

Baca juga: Ini Daftar Calon Presiden yang Diusulkan 34 DPW Nasdem, Anies-Ganjar Mendominasi

Dari 34 DPW Nasdem di seluruh Indonesia, 32 di antaranya mengusung Anies.

Berikut nama-nama yang muncul untuk diusung jadi capres oleh 34 DPW Nasdem dari tertinggi ke terendah:

1. Anies Baswedan: 32

2. Ganjar Pranowo: 29

3. Erick Thohir: 16

4. Rachmat Gobel: 14

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com