Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Para Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Punya Agenda Pribadi Sebaiknya Mengundurkan Diri

Kompas.com - 14/06/2022, 13:38 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, para menteri yang memiliki agenda pribadi mapun partai politik jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 sebaiknya mengundurkan diri dari kabinet.

Ari menyampaikan hal itu menanggapi wacana perombakan kabinet atau reshuffle di lingkungan Kabinet Indonesia Maju.

“Para menteri yang nyata-nyata punya agenda pribadi dan partai politik sebaiknya memilih jalan mundur atau harus dilengserkan Jokowi,” sebut Ari pada Kompas.com, Selasa (14/6/2022).

Ia mengatakan kerja politik bakal mengganggu performa para menteri dalam menjalankan tugasnya di pemerintahan.

Menteri yang punya agenda politik sebaiknya fokus kepada tugas kepartaian,” katanya.

Baca juga: Reshuffle Kabinet, PKB Dengar PAN Dapat Posisi Menteri Agraria dan Tata Ruang

Ia menilai, masyarakat telah menunggu Presiden Joko Widodo melakukan restrukturisasi kabinet.

Pasalnya, dalam beberapa waktu terakhir jagat politik nasional diramaikan dengan pergerakan sejumlah ketum parpol yang juga anggota kabinet Jokowi-Ma'ruf.

“Reshuffle menjadi jawaban dari keraguan masyarakat atas performa pemerintahan Jokowi yang tinggal seumuran jagung,” tutur dia.

Ari menilai dari sisi kepentingan politik ada dua menteri dan satu wakil menteri yang mestinya keluar dari Kabinet Indonesia Maju.

Pertama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Dua, Menteri Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa.

Baca juga: Pengamat Anggap Reshuffle Tak Efektif jika Cuma Masukkan Pemain Baru

“Apa jadinya jika ada menteri yang jarang memimpin jajaran kementeriannya karena lebih sibuk mengurus koalisi antar partai,” ungkap Ari.

Lalu Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi, yang merupakan Ketua Umum relawan Pro Jokowi (Projo) yaitu Budi Arie Setiadi.

“Karena lebih sibuk dengan urusan Projo-nya sebaiknya diganti,” imbuh dia.

Diketahui isu reshuffle telah berhembus sejak Maret 2022 lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com