Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi Gerindra yang Pukul Wasit di Laga Tarkam Terancam Sanksi Indisipliner

Kompas.com - 13/06/2022, 10:23 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan, anggota DPRD Tangerang Selatan (Tangsel) Edy Mamat dipanggil oleh Majelis Kehormatan Partai (MKP) Gerindra hari ini, Senin (13/6/2022).

Politisi Gerindra itu diduga memukul wasit dalam pertandingan sepak bola antar kampung (tarkam).

Video Edy Mamat yang tampak memukul wasit itu viral di media sosial.

"Inisial oknum tersebut EM (Edy Mamat). Dan yang bersangkutan terancam sanksi indisipliner jika terbukti melakukan pemukulan," ujar Habiburokhman saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Senin.

Baca juga: Politisi Gerindra Edy Mamat Bicara soal Pemukulan yang Dia Lakukan terhadap Wasit Tarkam di Tangsel

Habiburokhman menjelaskan, setiap kader Gerindra wajib menjaga sikap.

Apalagi, Edy Mamat menduduki jabatan publik.

"Apapun alasannya, tidak dibenarkan melakukan pemukulan kepada siapapun," tuturnya.

Menurut Habiburokhman, dalam pertandingan olahraga, seharusnya Edy Mamat menunjukkan bentuk sportivitas saat bermain bola.

Sebelumnya, Edy Mamat diduga memukul wasit saat bertanding dalam laga tarkam, yakni Turnamen Pakujaya Cup 7, di Stadion Mini Paku Jaya, Tangerang Selatan, Banten.

Video pemukulan yang diduga dilakukan Edy viral di media sosial. Dalam video yang beredar, terlihat Edy memukul wasit karena memprotes keputusan yang memberikannya kartu merah.

Baca juga: Wasit yang Dipukul Politisi Gerindra Tangsel di Laga Tarkam adalah Seorang Prajurit

Edy Mamat telah buka suara mengenai pemukulan itu. Edy mengatakan bahwa ia hanya memprotes keputusan wasit.

Ia mengaku tidak berniat melukai dan memukul wasit tersebut.

"Dalam pertandingan itu, tim kami berjuang untuk menang. Saya juga kerap dilanggar tapi tak dianggap pelanggaran," kata Edy dikutip dari TribunJakarta.com, Minggu (12/6/2022).

"Saya protes, diberi kartu kuning. Saya masih protes, wasit mungkin spontan karena tensi pertandingan, jadi saya diberi kartu merah. Saat itu saya ingin menghentikan keputusan wasit. Saya bukan mau memukul tapi mau stop keputusan wasit," sambungnya.

Baca juga: Politisi Gerindra di DPRD Tangsel Diduga Pukul Wasit Saat Bertanding di Laga Tarkam

Edy mengatakan, kejadian tersebut murni hanya ada di lapangan. Saat pertandingan usai, Edy mengatakan tak ada dendam pribadi maupun niat untuk protes berlebihan.

"Jujur, saya juga tidak membawa-bawa nama dewan ke dalam pertandingan. Di lapangan bola, saya masyarakat biasa. Saya membawa nama tim saya, bukan nama partai atau instansi. Itu murni antara saya sebagai pemain dan juga wasit," katanya.

"Tidak ada hubungannya dengan status saya di luar lapangan bola, dan juga status wasit di luar lapangan bola. Ini murni hubungan saya sebagai pemain dan wasit. Tidak ada dibawa-bawa ke luar lapangan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Resmikan Tambak BINS, Jokowi: Ini Langkah Tepat Jawab Permintaan Ikan Nila yang Tinggi

Nasional
Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com