Jelang Idul Adha, NU Desak Pemerintah Jamin Kesehatan Hewan Kurban dan Gencarkan Vaksinasi PMK

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah supaya bertindak lebih gencar dalam penanganan wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) yang banyak menginfeksi hewan ternak, jelang datangnya Idul Adha bulan depan.

Ketua Lembaga Bahtsul Masail PBNU Mahbub Ma’afi Ramdhan mengatakan, pemerintah perlu terlibat langsung memastikan kesehatan hewan-hewan yang akan dijadikan kurban.

"Pemerintah perlu segera mengadakan disinfeksi dan vaksinasi terhadap hewan ternak yang belum terjangkit PMK," kata Mahbub dalam hasil kajian lembaga itu yang diterima Kompas.com, Senin (13/6/2022).

"Pemerintah perlu terlibat secara langsung untuk memastikan kesehatan hewan yang akan dijadikan kurban," imbuhnya.

Baca juga: 3 Cara Cegah Penularan PMK Pada Hewan Kurban, Tips dari Pakar

Dia juga berharap agar pemerintah menempuh sosialisasi yang efektif kepada para peternak untuk mencegah penyebaran PMK.

Pasalnya, hasil kajian Bahtsul Masail, hewan yang terjangkit PMK dinyatakan tidak layak sebagai hewan kurban, kendatipun hewan tersebut mengidap gejala PMK yang ringan.

"Gejala klinis hewan yang terjangkit PMK memiliki titik persamaan dengan beberapa contoh yang tersebut dalam hadis dan memenuhi kriteria ‘aib (cacat)," kata Mahbub.

"Titik persamaan tersebut antara lain berupa penurunan berat badan pada gejala ringan, pincang, dan kematian. Dengan demikian hewan ternak yang terjangkit PMK dan bergejala klinis ringan–apalagi bergejala sedang dan berat–tidak mencukupi syarat untuk dijadikan hewan kurban," jelasnya.

Di sisi lain, PBNU juga menilai bahwa pemerintah perlu untuk memberikan kompensasi atau bantuan finansial terhadap para peternak, khususnya peternak kecil, yang terdampak PMK.

Baca juga: 11.000 Kasus PMK di 3 Kecamatan Kabupaten Malang Tidak Masuk Data Dinas Peternakan

Data Kementerian Pertanian per 2 Juni 2022, menunjukkan bahwa 57.732 hewan ternak mengalami sakit dengan gejala PMK di 127 kabupaten dan kota di 18 provinsi.

Sebagian telah terkonfirmasi positif terinfeksi PMK, sedangkan sebagian lainnya masih berstatus suspek.

Namun demikian, laporan kematian hewan ternak di banyak daerah terus dilaporkan terjadi dan terus meluas.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Robi Agustiar menuturkan bahwa penyebaran PMK kian memburuk.

"Kita sudah SOS ini kalau boleh saya bilang. Kalau bisa dikatakan peternak menangis, ini peternak menangis saat ini," kata Robi kepada BBC News Indonesia, Selasa (7/6/2022).