Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kenaikan Kasus Covid-19 dan Problem Menuju Endemi di Indonesia

Kompas.com - 13/06/2022, 06:17 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berharap mereka bisa menetapkan Indonesia mulai memasuki tahap endemi Covid-19, jika tidak terjadi lonjakan kasus infeksi.

Kendati demikian, ahli kesehatan masyarakat Hermawan Saputra menilai ada 3 persoalan yang membuat kondisi Indonesia masih harus berhati-hati terkait ancaman Covid-19.

"Pertama, Covid belum usai. Kedua, vaksin jalan di tempat atau lambat pergerakan vaksinasi kita," kata Hermawan saat dihubungi Kompas.com, Minggu (12/6/2022).

"Seharusnya saat-saat seperti ini orang membutuhkan booster vaksin kedua atau dosis keempat. Di mana tenaga-tenaga kesehatan yang periode awal memang seharusnya udah masuk ke dosis keempat sekarang," ucap Hermawan.

Persoalan ketiga, kata Hermawan, adalah kelemahan Indonesia dari segi testing dan tracing (tes dan penelusuran) Covid-19. Selain itu, kemandirian vaksinasi Covid-19 menurut dia juga menjadi persoalan sebab pemerintah tidak bisa bergantung terus-menerus terhadap vaksin yang diimpor.

Baca juga: Percaya Diri dengan Antibodi Tinggi...

"Kalau kita ingin memperkuat testing-tracing maka instrumen testing kit, tes PCR, kemudian penggunaan vaksin dalam negeri, kemandirian kita untuk alkes dan faskes itu semua akan berpengaruh terhadap ketahanan kesehatan kini dan ke depan," ujar Hermawan.

Persoalan lain adalah, kata Hermawan, pemerintah juga harus waspada terhadap kemunculan berbagai penyakit selain Covid-19. Sebab jika penyakit itu menyebar maka bakal merepotkan dan menguras energi seluruh pihak lantaran harus menghadapi pandemi Covid-19 dan penyebaran penyakit lain.

"Ada penyakit lain seperti monkey pox, ada hepatitis with unknown aetiology yang di dunia itu potensi wabahnya ada, tetapi akan jadi double burden atau multiple burden, bebannya banyak karena memang covid masih menjadi pandemi di dunia," kata Hermawan.

Hermawan mengatakan, dia sepakat dengan keputusan pemerintah untuk melakukan evaluasi situasi Covid-19 hingga Agustus mendatang tergantung situasi yang berkembang.

Baca juga: Ahli Sebut Kemungkinan Kasus Covid-19 di Jakarta Naik karena Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5

"Jadi bahwa perjalanan sejak 2 Mei kan. Lebaran. Lalu Juni, Juli, Agustus itu memang harus dievaluasi penuh," ujar Hermawan yang juga anggota Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI).

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada pekan lalu mengatakan, kenaikan kasus Covid-19 saat ini masih dalam taraf aman dan normal selepas peringatan hari raya.

Menurut Budi, saat ini, angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15 persen sehingga kondisi kasus masih terjaga.

"Saya sampaikan ke masyarakat tidak usah terlalu khawatir-khawatir amat karena kenaikannya dari 300 ke 500," ujar Budi dalam jumpa pers pada Jumat (10/6/2022) pekan lalu.

Lebih lanjut, Budi meminta masyarakat untuk tetap mewaspadai dan mengikuti perkembangan kasus Covid-19 dan disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Yang penting waspada, jangan berlebihan paniknya, vaksinasi booster dipercepat prokes terutama pakai masker dalam ruangan pakai masker," ucap Budi.

Baca juga: Kasus Harian Covid-19 di Indonesia Meningkat Saat Tes Menurun

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com