Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AU Rekrut 2 Penerbang Sipil Berlisensi di Komcad Matra Udara

Kompas.com - 10/06/2022, 08:44 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, TNI Angkatan Udara merekrut dua penerbang sipil berlisensi dalam program komponen cadangan (Komcad) matra udara.

Kedunya saat ini tengah menjalani pelatihan dasar kemiliteran di Pusat Pendidikan Komando Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat) Pangkalan Udara (Lanud) Sulaiman, Bandung, Jawa Barat.

“Alhamdulillah ada peserta yang profesinya sebagai penerbang. Itu yang menurut saya poin yang cukup bagus ya, bagaimana kita merekrut ide Komcad itu kemudian ada yang berprofesi penerbang,” kata Indan di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis (9/6/2022).

Baca juga: 500 Peserta Komcad Matra Laut Mulai Jalani Latihan Dasar Militer

Indan menjelaskan, dua peserta tersebut merupakan lulusan sekolah penerbang yang sudah mengantongi commercial pilot licence (CPL).

Kendati belum bekerja sebagai penerbang, keduanya tercatat sudah mempunyai pengalaman dalam dunia penerbangan.

“Sekarang dia sehari-hari jadi penerbang di salah satu klub di Pondok Cabe. Jadi mereka masuk itu dengan membawa skill sebagai penerbang,” ujar perwira tinggi bintang satu itu.

Dalam program komcad matra udara, TNI AU sebelumnya menerima sekitar 700 calon peserta.

Baca juga: 500 Komcad Udara Jalani Latihan di Pusdik Kopasgat, Ini Pesan Prabowo

Setelah melalui tahap penyaringan, hanya 500 peserta yang dinyatakan lolos dan selanjutnya mengikuti pelatihan dasar kemiliteran kurang lebih selama tiga bulan.

Nantinya, setelah selesai menjalani pelatihan dasar kemiliteran, para peserta akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk dilantik sebagai anggota Komcad.

“Tugas kita hanya mendidik mereka agar punya status Komcad, jadi mereka sudah memiliki pendidikan dasar kemiliteran yang sewaktu-waktu diperlukan dapat digunakan,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com