FPI Reborn Tak Terdaftar di Kemenkumham

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Humas Kementerian Hukum dan HAM, Tubagus Erif Faturahman menyatakan, Front Persaudaraan Islam (FPI) Reborn tidak terdaftar sebagai organisasi di Kemenkumham.

Hal itu disampaikan Erif menanggapi adanya sejumlah orang yang mengatasnamakan FPI Reborn dan mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (6/6/2022) kemarin.

"FPI Reborn tidak terdaftar," ujar Erif kepada Kompas.com, Selasa (7/6/2022).

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Suara FPI Memang Seksi

Aksi kelompok yang menamakan diri FPI Reborn tersebut pun ramai diperbincangkan di media sosial.

Sejumlah foto memperlihatkan sekelompok orang baju serba putih dan membawa bendera putih besar dengan tulisan FPI berwarna hijau.

Foto-foto ini pun turut dibagikan Politikus PSI Mohamad Guntur Romli melalui akun Twitter resminya @GunRomli dan pegiat media sosial Eko Kuntadhi melalui akun Twitter @_ekokuntadhi.

Lewat keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI membantah aksi yang mengatasnamakan FPI Reborn tersebut.

Ketua Umum DPP FPI Muhmmad Alattas menyebutkan, ada gerakan intelijen yang sangat berbahaya menggerakkan massa tidak dikenal dengan menggunakan nama FPI untuk mendeklarasikan Anies.

"Beberapa hari sebelumnya, mereka lewat medsos (media sosial) telah menyebarkan undagan aksi tersebut dengan kop surat FPI yang dipalsukan," ujar Alattas yang dikutip dari pernyataannya, Senin (6/6/2022).

Baca juga: FPI Reborn Deklarasi Dukung Anies di Pilpres 2024, Front Persaudaraan Islam: Aksi Palsu

Menurut Alattas, surat itu dipalsukan tanpa dibubuhkan tanda tangan maupun stempel dengan mengatasnamakan M Fahril sebagai koordinator aksi.

Alattas mengatakan, sejak Front Persaudaraan Islam berdiri, kelompoknya tidak pernah terlibat dalam aksi dukung mendukung calon presiden 2024 manapun.

"Dan DPP FPI pun hingga saat ini belum menentukan sikap apapun terkait Capres 2024," tutur Alattas.

Selain itu, Alattas menyebut, DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan pengurus dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin, 6 Juni 2022.

"Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatas-namakan Front Persaudaraan Islam maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu," kata Alattas.

Front Persaudaraan Islam juga menuding adanya operasi intelijen hitam dengan metode "false flag" yang didesain untuk memainkan kembali narasi Islamofobia dengan mendiskreditkan elemen umat Islam.