Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Sebut Isu Kerenggangan Jokowi dan Megawati Dibuat Orang Tak Bertanggung Jawab

Kompas.com - 07/06/2022, 18:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa tidak ada masalah apapun dalam hubungan antara Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini juga ditegaskan dari pertemuan antara Megawati dan Jokowi saat pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Selasa (7/6/2022) pagi.

"Saya dan Mas Pramono Anung menyaksikan sebelum dan sesudah pelantikan Dewan Kehormatan dan Pengurus BPIP yang berbicara akrab penuh kegembiraan," kata Hasto dalam keterangannya, Selasa.

"Bahkan setelah acara pelantikan, Pak Jokowi dan Bu Mega berbicara empat mata, dan pada saat menuju mobil Pak Jokowi menggandeng tangan Bu Mega," lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Bertemu Megawati di Istana Negara, Apa yang Dibahas?

Menurut Hasto, berbagai isu tentang hubungan Jokowi dan Mega memang sering dikeluarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Padahal, lanjut dia, Jokowi dan Megawati bahkan secara periodik bertemu membahas persoalan bangsa dan negara. Namun, diakuinya banyak pihak yang tidak mengetahui.

"Semua dilakukan tertutup dalam suasana khusus agar mengalir gagasan jernih, mendalam, karena terkait masa depan bangsa dan negara," jelas Hasto.

Baca juga: Politisi PDI-P: Ganjar Wajib Tunggu Arahan Megawati, Jangan Nafsu Jadi Presiden

Lebih lanjut, Hasto menjelaskan bahwa hubungan Mega dan Jokowi itu mendalam.

Keduanya juga disebut memiliki kesesuaian pandang tentang arah masa depan bangsa.

Hal tersebut, kata Hasto, tentunya terjadi karena hubungan batin yang kuat di antara keduanya.

“Bagi yang biasa menabuh genderang politik, biasanya yang ada hanya akal politik, karena itulah tidak mampu melihat kedekatan dalam suasana batin," imbuh dia.

Baca juga: Disindir Politisi PDI-P, Peluang Ganjar Diusung Megawati sebagai Capres Dinilai Makin Tipis

Berkaitan dengan Pemilu 2024, jelas Hasto, PDI-P tiada hari tanpa konsolidasi.

Tetapi, urusan capres dan cawapres di tangan Megawati.

"Semua kader harus kedepankan disiplin, jangan terbawa arus, dan jalan terbaik memenangkan Pemilu adalah turun ke bawah," tutur Hasto.

“PDI Perjuangan tidak akan terseret arus. Para kader jangan ikut-ikutan dansa politik. Fokus tunggal, bergerak ke bawah," katanya.

Baca juga: Megawati Disebut Bakal Ajak Bicara Jokowi soal Capres-Cawapres PDI-P

Sebelumnya, kabar mengenai renggangnya hubungan Megawati dan Jokowi mengemuka.

Kabar tersebut diasumsikan muncul setelah Jokowi menghadiri acara relawannya Pro Jokowi (Projo).

Di acara itu, Jokowi disinyalir memberikan kode dukungan untuk calon presiden yaitu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang hadir dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com