Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2022, 19:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, sentilan Politisi PDI-P Trimedya Panjaitan terhadap Ganjar Pranowo memperjelas adanya faksi di internal partai banteng.

Sentilan serupa bukan kali ini saja dilontarkan jajaran PDI-P untuk Ganjar. Jika hal yang sama terus terjadi, peluang Gubernur Jawa Tengah itu untuk diusung partainya sebagai calon presiden dinilai semakin kecil.

"Jika kondisi ini berlanjut, semakin kecil peluang bagi Ganjar untuk mendapatkan restu politik Megawati (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri)," kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

"Ibaratnya, jika menyatu dengan kader di internal partainya saja terkendala, bagaimana bisa menyatu dengan rakyat yang sangat heterogen?" tuturnya.

Baca juga: Politisi PDI-P: Ganjar 8 Tahun Jadi Gubernur Selain Main Medsos, Apa Kinerjanya?

Menurut Umam, akar faksi PDI-P ini salah satunya dipengaruhi oleh strategi politik Ganjar yang kurang tepat. Ganjar belakangan fokus menjalankan kerja-kerja politik personalnya lewat kunjungan dan sosialisasi di luar Jawa.

Upaya tersebut memang dapat meningkatkan elektabilitas, namun, di saat bersamaan, akar dukungan politik terhadap Ganjar di internal PDI-P kian rapuh.

Oleh karenanya, alih-alih bersikukuh meningkatkan elektabilitas, Ganjar disarankan untuk fokus memperbaiki komunikasi politiknya dengan kader-kader utama di internal PDI-P.

Jika tidak, gap politik antara Ganjar dan PDI-P diprediksi akan semakin melebar.

"Sebab, jika terlalu 'merasa ganteng sendiri', hal itu akan menciptakan gap komunikasi dan menguapnya harapan dukungan dari Ketua Umum Megawati," ucap Umam.

Baca juga: Hasto Pastikan Tak Ada Keretakan antara PDI-P dan Ganjar Pranowo

Tak hanya itu, lanjut Umam, ada baiknya Presiden Joko Widodo mengerem sinyal-sinyal dukungan yang ia kirimkan untuk Ganjar. Ini semata untuk mencegah ketegangan antara Jokowi dengan Megawati.

Memang di internal PDI-P Jokowi merupakan petugas partai. Namun, posisi mantan Wali Kota Solo itu sebagai presiden 7 tahun terakhir bisa mengubah cara pandangnya dalam menempatkan diri sebagai sosok yang lebih tinggi saat bernegosiasi dengan Megawati.

Umam berpendapat, ada baiknya Jokowi tetap bersikap netral dan independen sebagaimana perangai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) jelang masa akhir jabatannya di 2014.

Selain akan memberikan kesempatan yang setara dalam kontestasi pilpres, kata Umam, sikap netral presiden juga akan menyelamatkannya dari risiko kontestasi politik mendatang.

"Namun jika Presiden Jokowi sejak awal sudah berpihak, dan ternyata kalah, maka hal itu akan mengancam nasib politiknya pasca purnatugas dari jebatan presiden," ucap Dosen Ilmu Politik Universitas Paramadina itu.

Sebelumnya diberitakan, politisi PDI-P Trimedya Panjaitan tiba-tiba saja menyoroti Ganjar Pranowo yang ia nilai ambisius untuk maju pada Pilpres 2024.

Trimedya mempertanyakan kinerja rekannya sesama kader PDI-P itu selama menjabat gubernur.

"Ganjar apa kinerjanya 8 tahun jadi Gubernur selain main di medsos apa kinerjanya?" kata Trimedya dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).

Baca juga: Projo Bakal Dukung jika Jokowi Usung Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024?

Trimedya lantas membandingkan kinerja Ganjar dengan Ketua DPP PDI-P yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani. Menurutnya, rekam jejak Puan jelas.

Puan menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI-P di DPR ketika PDI-P menjadi oposisi di pemerintahan SBY. Oleh Trimedya, Puan dinilai berhasil mengorganisir anggota saat menjadi oposisi.

Dari Parlemen, Puan melanjutkan langkahnya menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Saat duduk di kursi menteri, dia dinilai berhasil mengoordinasikan 7 kementerian dan memiliki kinerja yang baik.

Ketika menjadi Ketua DPR RI pun, Trimedya mengeklaim, Puan bisa memimpin di tengah kader-kader terbaik partai politik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB 'Ngaku' Masih Bersama Gerindra

Hasto Sebut Parpol Hijau Bakal Bergabung, PKB "Ngaku" Masih Bersama Gerindra

Nasional
Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Update 9 Juni 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 190 dalam Sehari, Total Jadi 6.809.821

Nasional
Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Mahfud: Kerja Tim Percepatan Reformasi Hukum sampai 31 Desember 2023

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com