Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Yulian Gunhar
Anggota DPR

Yulian Gunhar adalah politisi Indonesia yang telah menjabat sebagai anggota DPR-RI, dari Fraksi PDI Perjuangan, selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024), mewakili daerah pemilihan Sumatera Selatan II.

Saat ini, ia dipercaya menjadi anggota Komisi VII yang menangani masalah energi, pertambangan, lingkungan, dll.

Mewaspadai Operasi Penggiringan Opini Oligarki-Kapitalis terhadap Sosok Capres

Kompas.com - 07/06/2022, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

ALAM demokrasi yang sedang kita nikmati di era reformasi ini, telah memberikan kondisi ironis di dalam perjalanannya.

Di satu sisi, pasca-Orde Baru, negeri ini disebut-sebut menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.

Di sisi lain, demokrasi yang sedang berjalan, ternyata mengalami masalah serius yang mengancam masa depan kita sebagai bangsa, yaitu cengkraman oligarki yang terasa makin kuat.

Memang oligarki yang menyusup ke dalam relung-relung sistem demokrasi amat sulit dihindari, namun kondisi yang terjadi saat ini sudah sangat menghawatirkan.

Bau amis jejak-jejak permainan mereka sudah sangat kentara di berbagai sektor. Hampir semua sektor kehidupan seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya, sudah berada dalam cengraman mereka.

Oligarki adalah sebuah struktur pemerintahan di mana kekuasaan berpusat hanya pada sekelompok kecil orang.

Golongan ini mengendalikan kekuasaan sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Istilah ini sudah ada sejak era Yunani Kuno.

Menurut Aristoteles, oligarki merupakan manifestasi pemerintahan yang buruk. Akibat sifatnya yang elitis dan eksklusif, terlebih lagi biasanya beranggotakan kaum kaya, sehingga oligarki tidak memperhatikan kebutuhan rakyat secara luas.

Prinsip oligarki dan demokrasi akan selalu bertentangan. Pertentangan ini terjadi utamanya pada dua pertanyaan: “Siapa yang berkuasa?” dan “Siapa yang memperoleh manfaat dari kekuasaan itu?”

Dalam sistem oligarki, kekuasaan untuk memerintah diletakkan di tangan-tangan kelompok kecil dan keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh mereka saja.

Sedangkan hubungan antara oligarki dengan kapitalis (kaum pemodal) bisa sangat erat. Lantaran basis kekuatan oligarki terletak pada konsentrasi uang atau kekayaan material.

Berbeda dengan sistem demokrasi yang bertujuan menciptakan kesetaraan dan kekuasaan bagi semua pihak, bukan segelintir orang saja.

Maka wajar jika Jeffrey Winters, menyatakan bahwa praktik oligarki akan membuat demokrasi makin jauh dari cita-cita untuk memakmurkan rakyat.

Karena kekuasaan hanya bekerja untuk mengakumulasi kekayaan kaum oligark. Kondisi demikian, berakibat jurang antara si kaya dan si miskin makin besar.

Operasi mindset

Akumulasi modal dan kuasa membuat kekuasaan kaum oligarki-kapitalis, akan sangat besar sekali.

Dengan kekuatan modalnya mereka bisa mengendalikan opini publik, agar sesuai dengan agenda dan kepentingan mereka.

Salah satunya melakukan mindset operation (operasi mindset) dengan penggiringan opini publik. Membuat rakyat dipaksa berpikir sesuai perspektif dan kepentingan mereka.

Mereka tak peduli jika harus merusak sendi-sendi etika berbangsa, bahkan konstitusi. Seperti munculnya usulan tiga periode masa jabatan Presiden.

Juga hal aneh, ketika Presiden dan para menterinya sudah mulai saling dukung dalam konteks Pilpres 2024.

Padahal usia kekuasaan Presiden belum berakhir. Hal ini tentu melanggar sumpah jabatan, dan tidak sesuai dengan konstitusi. Bahkan bisa dianggap mencuri start kampanye.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com