Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Anggota Komisi II Dirotasi ke Komisi VIII, Hadir Rapat Persiapan Pelaksanaan Haji

Kompas.com - 30/05/2022, 11:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi VIII DPR mendapatkan tambahan anggota dari Komisi II DPR dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada Senin (30/5/2022).

Adapun tiga anggota Komisi II yang mengikuti rapat tersebut adalah anggota DPR dari Fraksi Golkar John Kenedy Azis, anggota DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim dan anggota DPR dari Fraksi PAN Ibnu Mahmud Bilalludin.

"Jadi tiga tiganya dari Komisi II pak. Jadi selama ini mengucap-ucap dalam negeri, sekarang mau keluar negeri haha," kata Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat, Senin.

Baca juga: Pastikan Calon Haji Terbang ke Tanah Suci, Dinkes Jabar Gulirkan Program “Jabar Nyaah ka Jamaah”

Yandri menuturkan, di antara ketiganya, ada yang menggantikan anggota lain, ada pula yang merupakan penambahan anggota.

Adapun anggota DPR yang digantikan dan menggantikan yaitu John Kenedy Azis menggantikan Anang Susanto.

Sementara, Luqman dan Ibnu hadir menjadi tambahan anggota dari Fraksi PKB dan PAN.

"Berarti ini penambahan pemain ini, dari Fraksi PKB. Yang ketiga dari Fraksi PAN, yaitu ada penambahan Bapak insinyur Ibnu Mahmud Bilalludin nomor anggota A 503 dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebelumnya sama di Komisi II," ucap Yandri.

Baca juga: Menag: Layanan Haji di Saudi Sudah Siap

Yandri mengungkapkan, John Kenedy sempat menjadi anggota Komisi VIII. Namun, sempat dipindah ke Komisi II dan kini kembali ke Komisi VIII.

Lebih lanjut, Yandri berharap adanya anggota baru menjadi penambah semangat kinerja Komisi VIII.

"Terima kasih, selamat kepada para anggota, mudah-mudahan kehadiran bapak bapak bisa menambah semangat dan kinerja di Komisi VIII," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com