Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Agnes Setyowati
Akademisi

Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Pakuan, Bogor, Jawa Barat. Meraih gelar doktor Ilmu Susastra dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Aktif sebagai tim redaksi Jurnal Wahana FISIB Universitas Pakuan, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) Komisariat  Bogor, dan anggota Manassa (Masyarakat Pernaskahan Nusantara). Meminati penelitian di bidang representasi identitas dan kajian budaya.

Kaum Intelektual, Kekuasaan dan Harapan Perubahan

Kompas.com - 25/05/2022, 16:04 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

DI DALAM satu sistem sosial, kaum intelektual selalu menjadi salah satu faktor penentu maju atau berkembangnya suatu peradaban masyarakat. Mereka juga kerap menjadi tumpuan harapan terwujudnya perubahan sosial ke arah yang lebih baik.

Siapa saja yang bisa dikategorikan sebagai kelompok intelektual? Apa peran mereka dalam konteks kehidupan sosial?

Keller (1995) mengkategorikan kelompok intelektual sebagai golongan elite dan minoritas-minoritas yang ‘efektif’ dan ‘bertanggung jawab’ atau dengan kata lain efektif melaksanakan kegiatan kepentingan dan perhatian kepada orang lain tempat golongan elite ini memberikan tanggapannya.

Kelompok intelektual umumnya direkrut dari segala kelas, kerap dijumpai dalam berbagai gerakan kebudayaan-politik. Selain itu mereka juga bukan pekerja tangan (kasar), dan umumnya menjauh dari masyarakat karena lebih bergaul dengan kelompoknya sendiri (Alatas, 1988).

Sebagai bagian kecil dari masyarakat suatu budaya, kelompok intelektual memiliki pengetahuan dan wawasan yang kompleks, meliputi pengetahuan teknis dan mekanis, agama, seni, kebudayaan, nasionalisme, ekonomi, sains, hukum, politik dan lain sebagainya.

Dalam Selection from Prison Notebooks, Antonio Gramsci membedakan kaum intelektual ke dalam beberapa tipologi:

Pertama, intelektual tradisional seperti guru, pemuka agama, dan para administrator. Kedua, intelektual organik seperti kalangan profesional yang melalui riset dan kajiannya berupaya memberikan refleksi atas situasi yang ada.

Ketiga, intelektual kritis, kelompok orang yang melalui pemikiran alternatif/kritisnya melakukan perlawanan untuk membebaskan diri dari jerat hegemoni atau dominasi kekuasaan.

Keempat, intelektual universal, yang memperjuangkan proses peradaban dan struktur budaya dalam konteks proyek kemanusiaan.

Filsuf Amerika yang juga dikenal sebagai Bapak Linguistik Modern, Noam Chomsky dalam The Responsibility of Intellectuals mengatakan bahwa kelompok intelektual memiliki peran atau tanggung jawab untuk menyuarakan ‘kebenaran’ dan mengungkap kebohongan penguasa (to speak the truth and to expose the lies).

Mengapa sasarannya kelompok penguasa? Karena kelompok penguasa memiliki agenda-agenda tertentu yang tidak jarang manipulatif dan berorientasi pada kepentingan kelompok mereka sendiri ketimbang kepentingan bersama.

Oleh karena itu, kaum intelektual sepatutnya memiliki tanggung jawab untuk membongkar kedok kepentingan kelas yang kerap bersembunyi di balik ideologi (to seek the truth lying behind the veil of distortion, misinterpretation, ideology and class interest).

Dari definisi-definisi di atas, kelompok intelektual memang dapat berasal dari beragam kalangan dan profesi, seperti guru, dosen, profesor, mahasiswa, filsuf, ekonom, pemuka agama, budayawan, dan mereka yang memiliki pengetahuan serta penalaran.

Kaum intelektual dalam lingkaran kekuasaan

Namun di sisi lain, kelompok intelektual bisa berada di lingkaran kekuasaan, misalnya saja dalam pemikiran Karl Marx, mereka berada di tatanan superstruktur dalam konteks masyarakat kapitalis yang berdekatan langsung dengan kelompok penguasa (pemilik modal) dan berperan aktif membentuk kesadaran kolektif sosial, bahkan melakukan kontrol sosial jika terjadi konflik.

Tidak hanya itu, dalam suatu organisasi tertentu, kelompok intelektual juga merupakan kelompok elite penguasa. Hal ini senada dengan argumen Michel Foucault yang mengatakan bahwa pengetahuan (knowledge) berdampingan dengan kekuasaan (power).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com