Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Ajak Projo Tak Buru-buru Bicara Pilpres, PDI-P: Kepentingan Nasional Harus Didahulukan

Kompas.com - 23/05/2022, 12:34 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta agar relawan Pro Jokowi (Projo) tak terburu-buru dalam memberikan dukungan pada tokoh tertentu, merupakan sebuah bentuk ajakan untuk memikirkan kepentingan nasional.

Menurut dia, saat ini yang seharusnya menjadi fokus utama negara adalah mengatasi pandemi dan persoalan global, bukan pilpres.

"Pertama, melihat konteks situasional bangsa dan negara. Saat ini fokus utama adalah berpacu mengatasi dampak pandemi dan ketidakpastian global. Hal inilah yang ditegaskan Presiden Jokowi sebagai kepentingan nasional yang harus didahulukan," kata Hasto kepada wartawan, Senin (23/5/2022).

Selain itu, ia beranggapan bahwa Jokowi juga meminta seluruh pihak untuk mengetahui tahapan Pemilu 2024, sebelum meramaikan dukungan terhadap pasangan capres-cawapres.

Baca juga: Kuasa Jokowi dan Sinyal-sinyal Dukungan buat Ganjar di Pilpres 2024

Untuk itu, Hasto melihat Jokowi ingin menekankan kepada pendukungnya agar menunggu ketetapan jadwal tahapan Pemilu.

"Berdasarkan konstitusi capres dan cawapres dicalonkan oleh partai politik atau gabungan parpol sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU," ujarnya.

Ia menilai, dengan demikian, Jokowi juga ingin menjelaskan bahwa terdapat landasan pertimbangan strategis dalam mencari sosok pemimpin.

Pencarian sosok itu pun bisa diusung parpol maupun gabungan parpol atau yang biasa disebut koalisi.

"Selain itu, terkait dengan bagaimana pentingnya kalkulasi politik untuk memastikan kuatnya dukungan rakyat juga menjadi hal yang penting," tambah dia.

Ketiga, lanjut Hasto, bahwa berkaitan dengan kepemimpinan nasional harus melalui pertimbangan yang jernih, dan matang.

Baca juga: Jokowi Dinilai Sudah Beri Kode Ganjar Maju Capres, tapi PDI-Perjuangan Belum Welcome

"Sebab yang dicari adalah sosok pemimpin yang mampu mengemban tugas bagi lebih dari 270 juta penduduk Indonesia," tutup Hasto.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi selaku ketua Dewan Pembina Projo meminta organisasi sukarelawan pendukungnya itu agar tidak terburu-buru memberikan dukungan untuk kontestasi Pilpres 2024.

Jokowi menilai, ada beragam persoalan seperti ketidakpastian akibat pandemi maupun kenaikan harga yang semestinya lebih dahulu diselesaikan sebelum membicarakan urusan politik.

"Yang berkaitan dengan politik, yang ketiga, karena kita harus fokus dan bekerja menyelesaikan persoalan-persoalan tadi, yang ketiga, urusan politik ojo kesusu sik (jangan buru-buru dulu)," kata Jokowi saat berpidato dalam Rapat Kerja Nasional V Projo, dikutip dari akun YouTube Palti West, Sabtu (21/5/2022).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com