Kasus Ade Yasin, Sejumlah SKPD Bogor Diduga Kumpulkan Uang untuk Suap Auditor BPK

Kompas.com - 19/05/2022, 11:21 WIB

Irfan Kamil,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Irfan Kamil

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Ketua KPK Firli Bahur (tengah) didampingi Ketua BPK Isma Yatun (kiri) menghadirkan sejumlah tersangka salah satunya Bupati Kabupaten Bogor Ade Yasin saat konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (28/4/2022) dinihari. KPK menahan delapan tersangka yakni Bupati Bogor Ade Yasin bersama pejabat dan ASN Pemkab Bogor serta pegawai BPK Jawa Barat pasca tertangkap tangan pada Rabu (27/4/2022) malam atas kasus dugaan suap kepada anggota tim audit BPK Perwakilan Jawa Barat dengan nilai total suap Rp1,024 Miliar untuk pengurusan laporan keuangan Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2021 agar mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).(ANTARA FOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO)

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan adanya pengumpulan sejumlah uang dari beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang menjadi obyek audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

Pendalaman itu dilakukan melalui pemeriksaan sembilan orang saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (18/5/2022). Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Bupati nonaktif Bogor Ade Yasin.

"Para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa SKPD yang menjadi obyek audit oleh tersangka ATM (Anthon Merdiansyah) bersama tim Auditor BPK Perwakilan Jawa Barat," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Kamis (19/5/2022).

Adapun sembilan saksi yang diperiksa adalah Kasubag PBJ Bogor Unu, Pegawai RSUD Cibinong Sapto Aji Eko, Kasubbid Gaji BPKAD Bogor Ferry Syafari, dan Kabid AKTI BPKAD Bogor Wiwin Yeti Heriyati.

Kemudian PNS di Dinas PUPR Bogor Khairul Amarullah, Kabid Aset BPKAD Bogor WR Pelitawan, Kasubbag Keuangan Bappeda Bogor Rizki Setiawan, Staf di Bagian Perlengkapan Bogor Ridwan Hendrawan dan Kasubag Kesra Setda Bogor Iip.

Selain Ade dan Anthon, KPK juga menetapkan Sekretaris Dinas (Sekdis) PUPR Kabupaten Bogor, Maulana Adam; Kasubid Kas Daerah BPKAD Kabupaten Bogor, Ihsan Ayatullah; dan PPK pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Rizki Taufik sebagai tersangka.

Kemudian, tiga auditor BPK perwakilan Jabar lainnya yakni Arko Mulawan, Hendra Nur Rahmatullah Karwita dan Gerri Ginanjar Trie Rahmatullah.

Dalam perkara ini, Ade diduga mengarahkan anak buahnya untuk menyuap empat pegawai BPK Perwakilan Jawa Barat.

Hal ini, dilakukan dengan agar laporan keuangan Pemkab Bogor bisa meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"AY (Ade Yasin) selaku bupati ingin agar Pemkab Bogor ingin agar dapat predikat WTP tahun 2021 dari BPK Jabar," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Kamis (28/4/2022).

Keinginan Bupati Bogor itu kemudian ditindaklanjuti oleh para anak buahnya.

Jajaran pemeriksa BPK Perwakilan Jawa Barat lalu menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan audit pemeriksaan interim (pendahuluan) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2021 Pemkab Bogor.

Tim Pemeriksa yang terdiri dari Anthon, Arko, Hendra, dan Gerri ditugaskan sepenuhnya mengaudit berbagai pelaksanaan proyek di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Bogor.

"Sekitar Januari 2022, diduga ada kesepakatan pemberian sejumlah uang antara HNRK (Hendra Nur Rahmatullah Karwita) dengan IA (Ihsan Ayatullah) dan MA (Maulana Adam) dengan tujuan mengondisikan susunan Tim audit interim," ucap Firli.

Pemberian uang itu dilakukan setelah Bupati Bogor Ade Yasin menerima laporan dari Kasubid Kas Daerah BPKAD Bogor Ihsan Ayatullah bahwa laporan keuangan Pemkab Bogor jelek dan jika diaudit BPK Perwakilan Jawa Barat akan berakibat opini disclaimer.