Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Proyek-proyek Bernilai Fantastis DPR: Habis Gorden Rumah, Terbit Pengecatan "Dome" Gedung Kura-kura

Kompas.com - 18/05/2022, 17:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah proyek pekerjaan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menuai kontroversi.

Proyek-proyek itu dinilai tidak urgen, tetapi anggarannya bernilai fantastis.

Sebut saja proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR yang angkanya mencapai Rp 43,5 miliar. Setelah hampir dua bulan menjadi polemik, proyek itu dibatalkan.

Namun, tak lama, muncul pekerjaan baru di lingkungan DPR yang nilainya tak kalah besar, yakni pengecatan dome atau kubah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura DPR RI senilai Rp 4,5 miliar.

Lagi-lagi proyek itu dinilai tak mendesak, tetapi anggarannya tidak sedikit.

Pengaspalan Rp 11 miliar

Pada akhir Maret 2022, publik mengetahui bahwa DPR tengah menganggarkan pengaspalan jalan di area Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dikutip dari situs Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), pengadaan pelapisan aspal hotmix area di Kompleks DPR RI pagunya mencapai Rp 11 miliar yang bersumber dari APBN.

Baca juga: Proyek Pengadaan Gorden Rumah Dinas Anggota DPR Resmi Tidak Dilanjutkan

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar menjelaskan, rencana pengaspalan ini merupakan bagian dari persiapan DPR menjelang pertemuan parlemen negara G20 atau P20 pada awal Oktober 2022.

Selain pelapisan aspal, pintu gerbang hingga jalan-jalan di Kompleks DPR juga akan dirapikan untuk menyambut puluhan ketua parlemen dunia yang akan hadir di pertemuan P20.

"Pada awal Oktober itu akan hadir sekitar 40 ketua parlemen dunia hadir di sini. Untuk mempersiapkan ke sana, tentu kami akan merapikan semua tampilan-tampilan DPR mulai dari pintu gerbang, taman, dan semua jalan-jalan," kata Indra dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menyebutkan, banyak bidang jalan yang harus diaspal karena cukup banyak yang sudah tergerus, berlubang, serta tergenang air saat hujan.

Luas bidang jalan yang akan diaspal yakni 85.300 meter persegi dengan penggunaan aspal sebanyak 7.100 ton.

"Karena acara pertemuan parlemen-parlemen dunia tersebut di DPR dilakukan pada awal Oktober, kami akan selesaikan semua perapian-perapian infrastruktur itu sebelum Juli," kata Indra.

Gorden rumah dinas DPR

Proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan, juga diketahui publik pada akhir Maret 2022.

Dalam situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR, lpse.dpr.go.id, tertera informasi mengenai lelang proyek berupa "Penggantian Grodyn dan Blind DPR RI Kalibata".

Pagu paket proyek tersebut sebesar Rp 48.745.624.000 dan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp 45.767.446.332,84. Proyek ini akan dianggarkan melalui APBN 2022.

Baca juga: Anggarkan Rp 48,7 Miliar untuk Gorden dan Rp 11 Miliar untuk Aspal, Ini Penjelasan Pimpinan DPR

Kala itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan, gorden di rumah dinas DPR sudah lama tidak diganti sehingga dibutuhkan yang baru.

"Gorden itu dari 2015 sampai dengan sekarang, rumah dinas itu belum pernah diganti. Jadi gorden itu ada yang masih ada, ada yang tidak ada," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com