Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istimewanya Nama Megawati di Korea: Utusan Perdamaian, Gelar Kehormatan, dan Warisan Seokarno

Kompas.com - 11/05/2022, 14:19 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Megawati Soekarnoputri nampaknya begitu istimewa di mata pemerintah dan rakyat Korea Selatan.

Hubungan presiden kelima RI itu dengan para pemimpin Korea Selatan dari masa ke masa berlangsung harmonis.

Terbaru, ia hadir dalam acara pelantikan Presiden Korea Selatan yang baru, Yoon Suk-yeol di Seoul, Korsel, Selasa (10/5/2022). Dalam sambutan Presiden Yoon, Megawati mendapat ucapan terima kasih dan disebut sebagai "Yang Mulia".

Baca juga: Presiden Korsel: Megawati Telah Lama Berkontribusi dalam Perdamaian di Semenanjung Korea

Megawati juga beberapa kali menerima gelar kehormatan dari lembaga pendidikan di Negeri Ginseng tersebut.

Bahkan, oleh pemerintah Korsel, Megawati dipercaya sebagai salah satu tokoh penting dunia yang mampu membawa perdamaian antara negaranya dengan Korea Utara.

Ini disampaikan oleh Sekretaris Presiden Korsel Kim Seok Ki, ketika audiensi dengan Megawati di Seoul, Korsel, Selasa.

"Bahwa Ibu Megawati adalah tokoh dunia yang mampu untuk memfasilitasi tercapainya perdamaian permanen antar kedua Korea dalam waktu tidak terlalu lama,” kata Ketua DPP PDI-P Rokhmin Dahuri menirukan pernyataan Kim, Selasa.

Utusan perdamaian

Karena kepercayaan itulah, Korea Selatan memberikan tugas khusus pada Megawati, menciptakan perdamaian abadi di dua negara Korea yaitu Korea Selatan dan Korea Utara. Tugas ini diperintahkan langsung oleh Presiden Yoon Suk-yeol.

"Wakil Ketua DPR dan Sekretaris Presiden Korsel atas nama pemerintah Korsel di bawah Presiden Yoon meminta Ibu Megawati Soekarnoputri tetap membantu atau menjadi utusan khusus untuk membuat perdamaian abadi dua Korea,” ungkap Rokhmin.

Baca juga: Pemerintah dan Rakyat Korsel Anggap Megawati Tokoh Penting, Diyakini Bawa Perdamaian Abadi di Korea

Dengan senang hati, Megawati bersedia menerima permintaan Korsel. Dia bahkan telah menyampaikan sejumlah strategi yang bakal digunakan sebagai langkah awal upaya mendamaikan kedua negara.

“Ibu Megawati menyarankan pendekatan dari hati ke hati atau persaudaraan harus diutamakan untuk perdamaian permanen kedua Korea,” kata Rokhmin.

Bukan sekali ini saja Megawati diutus untuk mendamaikan kedua negara Korea. Mei 2017 lalu, Presiden Korsel Moon Jae-in juga meminta Mega membantu reunifikasi negaranya dengan Korea Utara.

"Beliau minta saya jadi utusan untuk pergi ke Korea Utara," kata Megawati saat berada di Pulau Jeju, Korea Selatan, Selasa (30/5/2017).

Gelar kerhomatan

Tak hanya menghadiri acara pelantikan Presiden Yoon, dalam kunjungannya ke Korsel, Megawati juga menerima gelar profesor kehormatan dari Seoul Institute of The Arts (SIA).

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengeklaim, gelar tersebut diberikan lantaran Megawati berkontribusi besar dalam memperjuangkan perdamaian di Semenanjung Korea.

Baca juga: Cerita Megawati Mengaku Ikuti K-Pop dan Drakor demi Cucu

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com