Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jadi Pemantau Pemilu 2022 Filipina, Anggota KPU RI: Hanya Perlu 5 Jam Suara Terekapitulasi Penuh

Kompas.com - 10/05/2022, 19:02 WIB
Mutia Fauzia,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota KPU RI Idham Kholik menjadi Tim Penilai Kehormatan Internasional dan Independen Pemilu 2022 di Filipina.

Ia pun menjadi saksi modernisasi pemilu di Filipina yang memperebutkan 77 posisi nasional, 18.103 posisi lokal. Sedangkan peserta pemilu ada 55.572 kontestan.

Pemilu 2022 Filipina sendiri terselenggara pada Senin (9/5/2022) kemarin.

Idham mengungkapkan, penyelenggaraan pemilu di Filipina dilakukan sangat cepat, terbuka, dan demokratis.

"Dan hanya memakan waktu 2 hingga 5 jam saja, perolehan suara sudah sampai di pusat dan direkapitulasi secara penuh sehingga menjadi hasil resmi, jadi tidak membutuhkan waktu berhari-hari dan tidak memakan korban," ujar dia seperti dikutip dari keterangan resmi KPU RI, Selasa (10/5/2022).

Baca juga: Profil Ferdinand Marcos Jr, Anak Diktator yang Jadi Presiden Terpilih Filipina

Untuk diketahui, pelaksanaan pemilu di Filipina dipantau langsung oleh Tim Penilai Independen Internasional dari 9 negara di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Idham, dengan anggota tenaga ahli Setjen KPU RI Ali Ridho dan staf setjen KPU RI Johan Teguh.

Idham pun mengungkapkan komitmennya tentang isu-isu kesetaraan gender dalam politik di pemilu serta cara meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu.

Hal tersebut diharapkan berdampak pada meningkatnya keterwakilan perempuan di lembaga legislatif atau parlemen.

“Ada banyak sekali pengalaman dan kebijakan yang menarik yang bisa dipelajari di Filipina untuk meningkatkan kualitas praktek demokrasi elektoral yang berkeadilan gender”, ujar Idham.

Untuk diketahui, modernisasi pemilu di Filipina didukung oleh alat yang disebut dengan Vote Counting Machine (VCM). Alat tersebut dapat memindai surat suara dan menerbitkan struk bukti hasil perhitungan suara dari pilihan pemilih di setiap TPS-nya.

Baca juga: Disorot Dunia, Kenapa Pilpres Filipina 2022 Kontroversial?

Ada 106.000 mesin VCM yang disiapkan oleh Smartmatic, sebuah perusahaan alat pemilu canggih yang telah terbukti dalam berbagai pengujian pilpres di lebih dari 70 negara.

Random Manual Acak (RMA) telah menunjukkan akurasi VCM dibandingkan dengan penghitungan manual. Di Filipina seluruhnya ada 37.000 lebih bilik suara dengan 1.800 pusat konsolidasi dan audit.

Dukungan teknologi juga dilakukan untuk daerah yang belum terjangkau internet, yaitu dengan alat yang dapat mentransmisi hasil ke satelit.

Dalam pemilu ini, TPS dibuka mulai jam 6 pagi dan ditutup jam 7 malam dengan jumlah pemilih 67.745.529 orang (dalam negeri).

Hal yang sama berlaku untuk pemungutan suara luar negeri ditutup jam 7 malam dengan 1,7 juta pemilih.

Dalam satu TPS, terdapat beberapa cluster (meja pelayanan pemilih) dan dalam satu barangay (Desa/Kelurahan), terdapat beberapa TPS yang ditentukan berdasarkan besaran populasi pemilih.

Baca juga: Pemilu Filipina Ricuh, 3 Sekuriti TPS Tewas Ditembak

Sebanyak 37.141 TPS tersebar di seluruh Filipina, sedangkan proses pengumpulan data dan penghitungan suara Pemilu Filipina ini berlangsung 9-16 Mei 2022.

Untuk diketahui, Comelec (KPU Filipina) tidak mentabulasi/merekapitulasi hasil perolehan suara (canvassing) pemilu presiden dan wakil presiden, tetapi Kongres (Senator dan DPR) yang merekapitulasi dan menetapkan hasil Pemilu tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Soal Polemik UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com