Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Masih Pantau Lalu Lintas Usai Arus Balik, Antisipasi "Long Weekend" Mendatang

Kompas.com - 10/05/2022, 18:27 WIB
Vitorio Mantalean,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Firman Santhyabudi menyampaikan bahwa jajarannya masih bakal bertugas memantau arus lalu lintas meskipun Operasi Ketupat sudah berakhir.

Di samping masih ada sekitar 30 persen pemudik yang belum kembali ke Ibu Kota, akhir pekan ini diprediksi volume lalu lintas juga meningkat karena adanya long weekend dengan Waisak jatuh pada Senin (16/5/2022).

"Kami masih diperintahkan untuk memantau arus lalu lintas sampai +1 minggu, hanya saja tidak menggunakan sandi Operasi Ketupat, tapi menggunakan 'kegiatan rutin yang ditingkatkan'," kata Firman dalam konferensi pers virtual penutupan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2022 Kementerian Perhubungan, Selasa (10/5/2022).

"Kalau dilihat dari jadwal masih ada kemungkinan masyarakat berlibur di minggu-minggu ini," kata dia.

Baca juga: Kemenhub Jamin Masih Pantau Arus Balik meski Posko Angkutan Lebaran Telah Ditutup

Ketika berkomunikasi dengan perwakilan Polda Jawa Tengah secara daring, Firman juga menggarisbawahi pentingnya manajemen berbagai rest area.

"Karena berdasarkan prediksi masih banyak masyarakat yang memanfaatkan minggu ini untuk berlibur. Jadi untuk kegiatan rutin yang ditingkatkan, personel betul-betul disiagakan terutama di jalur-jalur yang menjadi titik-titik rawan," jelas Firman.

Baca juga: Libur Lebaran Berakhir, Volume Arus Balik Mudik di Stasiun Gambir dan Pasar Senen Melandai

Ia kemudian meminta agar jajaran Polda Jateng menggunakan cara-cara bertindak sesuai dengan Operasi Ketupat untuk mengatasi dinamika di lapangan nantinya, meskipun ada beberapa karakteristik lalu lintas yang berbeda dibandingkan dengan arus mudik dan balik.

"Misalnya, teman-teman kita di angkutan berat sudah turun kembali ke jalan," kata Firman.

"Anggota kami tetap di lapangan untuk mengasistensi para pemudik yang kembali. Barusan saya juga berkomunikasi dengan Kabagops (kepala bagian operasi) kami untuk tetap berkoordinasi dengan teman-teman di Jasa Marga," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com