Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banding Kubu Moeldoko soal Hasil KLB Ditolak, Demokrat: Berkah Ramadhan

Kompas.com - 28/04/2022, 13:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta menolak banding yang diajukan kubu Moeldoko terkait konflik Partai Demokrat.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menilai, putusan tersebut merupakan berkah di bulan Ramadhan bagi partainya.

"Bagi kami, putusan ini adalah salah satu berkah bulan suci Ramadhan. Apresiasi Kami kepada majelis hakim pada 2 Perkara di PT TUN Jakarta yang telah bersikap adil," kata Riefky dalam siaran pers, Kamis (28/4/2022).

Baca juga: Profil Ketua Umum Partai Demokrat: dari Subur Budhisantoso hingga AHY

Menurut Riefky, putusan tersebut menegaskan bahwa hasil Kongres V Partai Demokrat yang menetapkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat sah dan sesuai aturan.

Ia melanjutkan, putusan banding itu juga menambah panjang daftar kekalahan yang diperoleh kubu Moeldoko, mulai dari Kementerian Hukum dan HAM, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, hingga judicial review AD/ART Partai Demokrat di Mahkamah Agung.

Baca juga: AHY Lantik Emil Dardak Jadi Ketua DPD Demokrat Jatim, Anak LaNyalla dan Khofifah Wakil Ketua

Riefky berharap, kubu Moeldoko dapat berhenti mengganggu demokrasi di Indonesia berkaca dari banyaknya putusan hukum yang mematahkan gugatan mereka.

“Di bulan yang baik ini, kami mendoakan semoga Mereka disadarkan dan diberikan hidayah," ujar Riefky.

Dihubungi terpisah, kuasa hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo mengatakan, putusan banding tersebut tercantum dalam lama e-court Mahkamah Agung.

Baca juga: AHY Lantik Emil Dardak Jadi Ketua DPD Demokrat Jatim, Anak LaNyalla dan Khofifah Wakil Ketua

Banding tersebut diputus dalam putusan nomor 35/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 26 April 2022 dan 39/B/2022/PT.TUN.JKT tanggal 26 April 2022.

"Berdasarkan informasi perkara e-court Mahkamah Agung yang kami akses, benar adanya bahwa, sesuai bunyi amar putusan banding, putusan PTUN Jakarta No 150 dan 154 dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi TUN Jakarta," kata Heru.

Ia menuturkan, dengan putusan banding tersebut maka PT TUN Jakarta menegaskan bahwa keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menolak pengesahan hasil KLB Deli Serdang adalah sah.

Kemudian, Surat Keputusan Menkumham tentang perubahan AD/ART dan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY hasil Kongres V Demokrat adalah sah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com