Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Depan Tito Karnavian, Megawati Singgung soal Pemekaran Daerah

Kompas.com - 20/04/2022, 17:06 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri menyinggung soal pemekaran daerah di depan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Ia mengatakan, sebelum keputusan untuk pemekaran keluar, perlu dipertimbangkan potensi ekonomi dari daerah tersebut.

Baca juga: Mendagri Sebut Pemekaran Wilayah di Papua Akan Mempercepat Pembangunan

Sementara, penelitian mengenai potensi ekonomi sebuah daerah pemekaran ini menurut Megawati belum dilakukan.

Hal itu pun berimbas pada stagnasi pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

"Pak Tito mohon maaf, saya melihat adanya stagnasi, atau kebingungan bagaimana membangkitkan potensi daerah pada daerah yang sudah berani sampai terjadinya pemekaran," ujar Megawati di dalam acara "Kick Off Pembentukan BRIDA" yang ditayangkan secara virtual, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: 3 RUU Terkait Pemekaran Wilayah Papua Disetujui Jadi RUU Inisiatif DPR

Megawati memahami bahwa pemekaran dilakukan dengan pertimbangan luas wilayah serta aspirasi masyarakat.

Tetapi, menurutnya, pemekaran juga harus mempertimbangkan potensi ekonomi di daerah tersebut.

Untuk itu, ia pun mendorong BRIN untuk melakukan riset mengenai otonomi daerah, agar mengetahui potensi daerah terkait.

"Yang pertama saya perintahkan ke Pak Kepala (BRIN), riset untuk otonomi daerah ini harus disegerakan, bukan mau intervensi. Tapi untuk back up, kenapa daerah sampai berani memekarkan diri, padahal sudahkah pernah terpikirkan untuk peningkatan PAD-nya?," ujar Megawati.

Baca juga: Pemekaran Wilayah Papua Dinilai Tak Jamin Kesejahteraan Rakyat

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, DPR menetapkan tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran wilayah di Papua sebagai RUU inisiatif DPR.

Tiga RUU tersebut adalah RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan Tengah.

Setelah disepakati menjadi RUU inisiatif DPR, tiga RUU tersebut akan memasuki proses pembahasan antara DPR dan pemerintah.

Baca juga: Megawati Bingung, di Pasar Ibu-ibu Ramai Beli Baju Baru tapi Sempat Antre Minyak Goreng

Mendagri Tito Karnavian mengungkapkan, pemekaran wilayah di Papua bertujuan untuk mempercepat pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Percepatan pembangunan," kata Tito di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/4/2022), saat ditanya soal pertimbangan pemerintah dalam pemekaran wilayah di Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com