Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkop Teten Masduki Jadi Menteri Paling "Miskin", Ini Perinciannya

Kompas.com - 20/04/2022, 16:56 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki adalah menteri dengan jumlah harta paling sedikit dalam Kabinet Indonesia Maju.

Hal itu terungkap dari pembaruan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dihimpun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Data itu bisa diakses melalui situs elhkpn.kpk.go.id.

Dari data LHKPN Teten yang diakses Kompas.com pada Rabu (20/4/2022), jumlah harta kekayaan Teten pada 2021 mencapai Rp 4.289.787.787.

Baca juga: Harta Kekayaan Maruf Amin di 2021 Menurun, Ini Rinciannya

Jumlah itu mengalami pertambahan sebesar Rp 389.454.427 (9,99 persen) dari 2020 yang mencapai Rp 3.900.333.360.

Berikut ini perincian daftar kekayaan Teten yang dikutip dari data LHKPN KPK.

Tanah dan bangunan

KPK mencatat nilai 12 tanah dan bangunan milik Teten pada 2021 mencapai Rp 1.302.435.000. Berikut ini perinciannya:

1. Tanah seluas 17.130 m2 di Kabupaten Garut senilai Rp 25.000.000.

2. Tanah seluas 13.600 m2 di Kabupaten Garut senilai Rp 16.000.000.

3. Tanah seluas 8.710 m2 di Kabupaten Garut senilai Rp 12.000.000.

4. Tanah seluas 500 m2 di Kabupaten / Kota Bogor senilai Rp 32.000.000.

5. Tanah dan Bangunan Seluas 204 m2/97 m2 di Kabupaten / Kota Bogor senilai Rp 448.500.000.

6. Tanah Seluas 14.080 m2 di Kabupaten Garut senilai Rp 15.000.000.

7. Tanah Seluas 500 m2 di Kabupaten / Kota Bogor Rp 32.000.000.

8. Tanah Seluas 890 m2 di Kabupaten / Kota Bogor senilai Rp 56.960.000.

9. Tanah Seluas 389 m2 di Kabupaten Garut senilai Rp 25.000.000.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com