Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Akan Komunikasi Lebih Intens dengan Partai Lain Terkait Pilpres 2024

Kompas.com - 16/04/2022, 10:45 WIB
Ardito Ramadhan,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani menyatakan, PPP akan berkomunikasi lebih intensif dengan partai politik lain terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

Arsul mengatakan, hal itu merupakan salah satu hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) PPP yang berlangsung hingga Jumat (15/4/2022) tengah malam kemarin.

"(Hasil Rapimnas PPP) menugaskan kepada DPP PPP agar lebih intensif membangun komunikasi terkait pilpres degan partai-partai lain," kata Arsul saat dihubungi, Sabtu (16/4/2022).

Baca juga: PPP Bahas Capres-Cawapres pada Rapimnas yang Akan Datang

Arsul menuturkan, partainya akan membahas sosok calon presiden dan wakil presiden yang diusung PPP pada rapimnas PPP yang akan datang.

Ia menuturkan, saat ini, PPP ingin mendalami dahulu semua sosok yang disebut sebagai capres dan cawapres di ruang publik sebelum mengusulkan nama tertentu dalam koalisi yang akan diikuti oleh PPP.

Di samping itu, PPP juga berpandangan bahwa partai-partai politik yang memberi ruang kepada sosok non-partai politik sebagai capres dan cawapres juga belum mengambil keputusan.

Baca juga: Pesan Sekjen Gerindra ke Kader: Menjadikan Prabowo Presiden adalah Ideologi Kita

"Jadi PPP memandang lebih baik melakukan komunikasi soal ini dengan parpol-parpol lain yang akan diajak berkoalisi ketimbang menyebut nama-nama capres/cawapres tersebut," ujar Arsul.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi megnatakan, partainya sudah berkomunikasi dengan Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional untuk menjajaki koalisi pada Pilpres 2024 mendatang.

"Dari komunikasi yang kita jalin salah satunya ya bagaimana menyiapkan Pemilu itu sukses lancar termasuk bagi kami," ujar Arwani di sela-sela Rapimnas PPP, Jumat.

Arwani pun membuka kemungkinan partainya mengusung sosok capres yang bukan kader partai politik.

"Yang ada dalam pandangan kita adalah sosok yang dibutuhkan oleh rakyat itu seperti apa dan itu (calon presiden) tidak harus dari partai politik," kata Arwani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com