Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pamer Pembangunan Jalan Tol: 1.900 Km dalam 7 Tahun

Kompas.com - 16/04/2022, 09:13 WIB
Fitria Chusna Farisa

Editor

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memamerkan pencapaiannya dalam membangun jalan tol.

Ia mengeklaim bahwa pencapaian pembangunan jalan tol dalam tujuh tahun kepemimpinannya jauh lebih besar ketimbang presiden-presiden sebelumnya selama 40 tahun.

Jokowi mengaku berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.900 kilometer selama tujuh tahun kepemimpinannya. Sementara itu, pembangunan jalan tol pada era presiden-presiden sebelumnya total hanya 780 kilometer.

"Selama 40 tahun, Indonesia hanya mampu membangun 780 km jalan tol. Maka, mulai tahun 2014 itu, pemerintah mendorong percepatan pembangunan jalan tol di Trans-Jawa, Trans-Sumatera, Kalimantan, sampai Sulawesi," tulis Jokowi melalui akun Twitter resminya, @jokowi, Jumat (14/4/2022).

"Berapa panjang jalan tol yang kita bangun 7 tahun terakhir? 1.900 km," tuturnya.

Baca juga: Jokowi Singgung Pembangunan Tol Selama 40 Tak Maksimal karena Terlalu Bergantung APBN

Jokowi lantas mengungkap bahwa masalah pembangunan jalan tol di Tanah Air ada pada pembiayaan.

Pembangunan jalan tol masih bergantung pada APBN, pada keuangan BUMN-BUMN, atau diserahkan kepada swasta yang ternyata dalam sekian tahun tidak berjalan dengan baik.

Oleh karenanya, dibutuhkan alternatif-alternatif pembiayaan, salah satunya melalui kerja sama Indonesia Investment Authority (INA).

Pada Jumat (14/4/2022), ditandatangani perjanjian kerja sama melalui skema tersebut dengan PT Hutama Karya dan PT Waskita Karya-PT Waskita Toll Road untuk investasi pada proyek di jalan tol Trans-Sumatera dan jalan tol Trans-Jawa.

INA, kata Jokowi, merupakan sebuah alternatif skema pembiayaan baru yang diharapkan akan meningkatkan kepercayaan dari investor domestik ataupun asing.

"Banyak investor yang akan masuk ke Indonesia lewat INA, bukan hanya jalan tol, tetapi juga untuk proyek besar lainnya," kata dia.

Dalam acara penandatanganan kerja sama itu, Jokowi mengaku senang karena membayangkan nantinya perluasan pembangunan ruas-ruas tol di Indonesia bisa lekas terlaksana.

Dia mencontohkan, untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera dari Lampung hingga Aceh sepanjang 2.900 kilometer, dibutuhkan biaya yang tidak sedikit.

"Kalau dihitung-hitung biayanya per kilometer Rp 90 miliar-Rp 110 miliar. Kebutuhan anggarannya berapa? Gede sekali," katanya dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat.

Baca juga: Jokowi: Arus Mudik Tahun ini Sangat Besar, Ada 23 Juta Mobil Pribadi dan 17 Juta Sepeda Motor

Namun, menurut Jokowi, pembiayaan yang besar akan sebanding dengan pemasukan yang diterima lewat operasional jalan tol.

"Insya Allah makin banyak investor yang akan masuk lewat INA, bukan hanya jalan tol, tapi proyek-proyek besar yang akan memberikan efek ekonomi bagi negara kita," tutur Kepala Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com