Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Segera Panggil Anggota DPR yang Diduga Nonton Porno Saat Rapat

Kompas.com - 12/04/2022, 16:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR segera memanggil anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan yang tertangkap kamera diduga tengah menonton video porno di telepon selulernya ketika mengikuti rapat.

Wakil Ketua MKD Habiburokhman mengatakan, anggota dewan tersebut dipanggil untuk diperiksa mengenai benar tidaknya ia menonton video porno di tengah rapat.

"Kami pastikan kami akan memanggil anggota yang bersangkutan segera, kalau tidak sempat di masa sidang ini, di masa sidang besok. Untuk meminta keterangan, konteksnya apa, kemudian apakah benar orang tersebut yang disebut-sebut," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/4/2022).

Baca juga: Fraksi PDI-P Minta Klarifikasi Anggotanya yang Diduga Nonton Video Porno Saat Rapat

Politikus Partai Gerindra itu mengakui, dalam beberapa waktu terakhir MKD belum bisa bergerak mengusut peristiwa itu karena masih mengonfirmasi benar tidaknya ada anggota dewan yang menonton video porno saat rapat pada periode ini.

Sebab, peristiwa serupa sudah pernah terjadi beberapa tahun lalu di mana wartawan yang menangkap momen tersebut langsung melapor ke MKD.

Namun, saat ini MKD sudah dapat memanggil anggota dewan yang diduga menonton video porno karena Sekretaris Fraksi PDI-P Bambang Wuryanto membenarkan bahwa anggota dewan tersebut berasal dari fraksinya.

"Bagi kami, itu sudah cukup untuk memanggil orang yangg diduga membuka konten porno itu, tinggal kalau ada teman yang kebetulan pertama kali memfoto itu," ujar Habiburokhman.

"Kayak kejadian di tahun 2000 sekian kan, bisa menghubungi kami untuk memberikan keterangan, itu lebih cepat lagi, lebih kuat lagi bagi kami untuk segera bertindak," imbuh dia.

Habiburokhman menjelaskan, setelah mengetahui duduk masalah dalam kasus ini, MKD akan menggelar rapat pleno untuk menentukan proses sidang berikutnya.

Namun, anggota Komisi III DPR itu belum mau berspekulasi soal kemungkinan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anggota dewan tersebut.

"Sanksi itu kan namanya perbuatan dilihat apa masalahnya. Apakah sengaja, apakah tidak sengaja tapi dilanjutkan, atau enggak sengaja sama sekali, itu tergantung di pemeriksaan," kata Habiburokhman.

Sebelumnya, Bambang menduga, anggota DPR dari Fraksi PDI-P yang tertangkap kamera sedang menonton video porno ketika mengikuti rapat di Komisi IX DPR dijebak.

Bambang menduga, anggota dewan sengaja difoto dari balkon ruang rapat ketika ia membuka pesan masuk aplikasi Whatsapp yang ternyata berupa video porno.

“Ini bagian dari jebakan, nanti difoto dari atas. Dikatakan orang nonton video (porno). Kan begitu,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.

Bambang menuturkan, anggota DPR tersebut sebelumnya telah mengklarifikasi persoalan itu kepada partai.

Baca juga: PDI-P Duga Anggotanya di DPR yang Nonton Video Porno Dijebak

Dalam klarifikasi terungkap bahwa yang bersangkutan hanya bersikap refleks ketika ada seseorang yang mengirimkan video porno melalui aplikasi pesan Whatsapp.

Namun, ketika anggota tersebut membuka video tersebut, terdapat pihak yang memotret aktivitas anggota itu. Bambang pun tak mau menyalahkan tindakan anggotanya tersebut.

“Kita merasa bukan mau menyalahkan, ini kan kawan kita menerima WA, yang kita klarifikasi dengan fraksi, menerima WA. WA dibuka reflek ternyata ada video itu. Video dibuka isinya itu difoto di atas,” terang dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com