PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Begini Aturan Nonton di Bioskop Daerah Level 1, 2, dan 3

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali dari 5-18 April 2022.

Pada masa perpanjangan PPKM kali ini, sebanyak 99 daerah masuk dalam kategori level 2 dari yang sebelumnya 83 daerah.

Selama kebijakan tersebut berlaku, pemerintah mengatur operasional bioskop, yang bisa beroperasi dengan kapasitas 70 persen dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai.

"Kapasitas maksimal 70 persen dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan," begitu bunyi (Inmendagri) Nomor 20 Tahun 2022 yang terbit pada Senin (4/4/2022).

Baca juga: PPKM Luar Jawa-Bali: Penonton Bioskop 50-75 Persen dari Kapasitas, Anak Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

Sementara itu, untuk restoran atau rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat dengan kapsitas maksimal 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

Level 1 dan 3

Sama seperti wilayah PPKM level 2, kapasitas maksimal bioskop yang beroperasi di wilayah level 1 juga sebesar 70 persen.

Sementara, pada wilayah PPKM level 3, bioskop diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Untuk restoran atau rumah makan dan kafe yang berada di dalam bioskop di wilayah PPKM level 1 diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 75 persen.

Sementara pada wilayah PPKM level 3, restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (dine in) dengan kapasitas maksimal 50 persen dan waktu makan maksimal 60 menit.

Baca juga: Bioskop Bisa Beroperasi 100 Persen di Wilayah PPKM Level 1

Baik di wilayah PPKM level 1, 2, dan 3, setiap anak usia di bawah 12 tahun wajib didampingi orang tua.

Anak usia 6-12 tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama.

"Serta mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan," tulis beleid tersebut.