Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dasco Pastikan Tak Ada Pembahasan Soal Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden di DPR

Kompas.com - 11/04/2022, 20:17 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa tidak ada proses politik yang dibahas terkait penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad usai menerima demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, Senin (11/4/2022).

Dasco menegaskan, terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden baru sekadar wacana yang mengemuka di media.

"Aspirasi yang mereka sampaikan itu kan sebenarnya di DPR itu baru wacana, di DPR ini tidak pernah ada proses politik soal perpanjangan jabatan presiden, penundaan pemilu maupun presiden tiga periode, yang ada tuh kan di media-media saja," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Baca juga: 80 Pelajar Diamankan Saat Aksi Demo di DPR/MPR dan Patung Kuda

Dasco mengungkapkan, DPR kini hanya melakukan proses politik yang sedang berjalan, yaitu terkait pembahasan tahapan Pemilu 2024.

Sehingga, menurutnya, tidak ada proses politik terkait penundaan pemilu, apalagi perpanjangan masa jabatan presiden di DPR.

"Jadi enggak ada proses penundaan, proses perpanjangan sehingga proses politik yang ada itulah yang akan tetap kita jalankan itu tahapan pemilu," tegasnya.

Dia menambahkan, dengan adanya pembahasan terhadap tahapan Pemilu, maka wacana penundaan tidak akan terimplementasikan.

"Ya jelas. Kalau tahapan pemilunya jalan, gimana mau perpanjangan? Ini malah presiden melantik anggota KPU baru dan kita lanjut maraton kok tahapan pemilunya," pungkasnya.

Baca juga: Kondisi Terkini Ade Armando Usai Dikeroyok di Depan Gedung DPR...

Sebelumnya diberitakan, aksi demonstrasi digelar oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di sekitaran Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin siang.

Adapun sejumlah tuntutan disampaikan para demonstran di antaranya penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Terkait wacana tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri telah menegaskan bahwa pemungutan suara Pemilu tetap digelar pada 14 Februari 2024.

Hal itu disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas (ratas) kabinet di Istana Negara, Minggu (10/4/2022).

"Yang pertama, saya minta disampaikan kepada masyarakat bahwa seluruh tahapan dan jadwal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak itu sudah ditetapkan," kata Presiden Jokowi dalam keterangan yang dikutip dari channel Youtube Sekretariat Presiden, Minggu.

Baca juga: Demo 11 April di DPR Ricuh, Pangdam Jaya: Saya Harap Unjuk Rasa Ini yang Terakhir

"Saya kira sudah jelas, sudah tahu bahwa Pemilu akan dilaksanakan 14 Februari 2024," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Pakai Dana Kementan untuk Pribadi dan Keluarga, Kasus Korupsi SYL Disebut Sangat Banal

Nasional
'Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?'

"Brigadir RAT Sudah Kawal Pengusaha 2 Tahun, Masa Atasan Tidak Tahu Apa-Apa?"

Nasional
Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Prabowo: Selamat Hari Buruh, Semoga Semua Pekerja Semakin Sejahtera

Nasional
Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Peringati Hari Buruh Internasional, Puan Tekankan Pentingnya Perlindungan dan Keadilan bagi Semua Buruh

Nasional
Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Pertamina Bina Medika IHC dan Singhealth Kolaborasi Tingkatkan Layanan Kesehatan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com