Kompas.com - 11/04/2022, 19:16 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta menyiapkan mekanisme penunjukan penjabat kepala daerah secara demokratis pada kurun 2022-2024.

Sebagai latar belakang, pada 2022, sebanyak 101 daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif karena pilkada diundur ke 2024.

Posisi itu akan diisi penjabat yang dipilih langsung oleh pemerintah pusat. Ini menimbulkan kekhawatiran adanya muatan politis di balik pemilihan para penjabat kepala daerah itu.

"Saya rasa wajar kalau ada asumsi seperti itu karena bagaimana pun juga yang ditempatkan adalah orang-orang yang ditunjuk secara langsung," kata Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Khoirunnisa Nur Agustyati, kepada Kompas.com pada Senin (11/4/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Pemerintah Cari 101 Penjabat Kepala Daerah yang Berkualitas

Pemerintah dianggap tak dapat menghindar dari asumsi semacam itu.

Sebab, melalui Undang-undang Pilkada yang diteken pada 2016, sudah tertera jelas bahwa Pilkada 2022 dan 2023 akan dilangsungkan serentak pada 2024.

"Bisa dikatakan sejak 2016, kita seharusnya sudah tahu bahwa 2022-2023 akan mencari penjabat kepala daerah dalam jumlah yang banyak," ujar Khoirunnisa.

Pemilihan penjabat kepala daerah oleh pemerintah pusat sebetulnya bukan barang baru.

Dalam setiap edisi pilkada yang diikuti petahana, hal ini kerap terjadi karena calon kepala dan wakil kepala daerah petahana akan melakukan cuti untuk kampanye.

Saat cuti kampanye itu, kursi kepala daerah diisi penjabat. Namun biasanya cuti kampanye kurang dari setengah tahun. 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.