Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipecat DMI karena Palsukan Tanda Tangan JK, Arief Rosyid Diminta Mundur dari Plt Ketua YPIC

Kompas.com - 07/04/2022, 15:49 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pendiri Yayasan Perkaderan Insan Cita (YPIC) Marbawi meminta Arief Rosyid mengundurkan diri dari posisinya sebagai Plt Ketua YPIC.

Hal tersebut merupakan imbas dari dipecatnya Arief Rosyid dari Dewan Masjid Indonesia (DMI) lantaran memalsukan tanda tangan Jusuf Kalla (JK) yang menjabat sebagai Ketua Umum.

Marbawai mengungkapkan, pengunduran diri Arief Rosyid diperlukan agar yayasan bisa dipercaya oleh para kader dan alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta donatur.

"Saya tak ingin karena nila setitik rusak susu sebelanga," ujar Marbawi seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (7/4/2022).

Baca juga: Sekjen DMI: Arief Rosyid Cantolkan Sejumlah Organisasi ke DMI Tanpa Ada Hitam di Atas Putih

Untuk diketahui, YPIC merupakan yayasan yang fokus pada pendanaan perkaderan HMI.

Marbawi mengatakan, meski pemalsuan tanda tangan ini terjadi di organisasi lain, namun tetap dalam lingkup keluarga besar dan komunitas HMI.

Sebagai mantan Ketum PB-HMI, Marbawi menilai Arief Rosyid telah mengerti tentang pedoman-pedoman hukum dan etik kader umat dan bangsa.

"Kita ingin peristiwa ini jadi pembelajaran untuk semua, khususnya Arief Rosyid. Saudara Arief Rosyid punya potensi yang cukup untuk jadi pemimpin nantinya, asal berubah", ujar Marbawi.

Baca juga: Duduk Perkara Pemalsuan Tanda Tangan Jusuf Kalla Berujung Pemecatan Arief Rosyid dari DMI

Adapun Marbawi telah meminta klarifikasi dan penjelasan dari Arief Rosyid terkait peristiwa pemalsuan tanda tangan tersebut, namun tidak mendapatkan jawaban dari yang bersangkutan.

YPIC adalah Yayasan yang didirikan oleh para mantan Ketum PBHMI, Koordinator MPK PBHMI, mantan Ketum KOHATI, dan mantan Ketua BPL HMI. Selain pendanaan, YPIC juga aktif mengembangkan perkaderan HMI melalui kerjasama dengan PBHMI dan KAHMI.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com