Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Sebut Tindakan Klitih Mirip Teroris, Harus Diberantas Sampai Akarnya

Kompas.com - 06/04/2022, 19:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai, aksi klitih yang belakangan ramai diperbincangkan perlu ditindak tegas oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Menurutnya, aksi klitih sama seperti aksi terorisme karena mengancam keselamatan warga atau masyarakat.

"Klitih ini mirip teroris, harus diberantas sampai akarnya. Polisi harus menindak keras, tidak boleh kompromi," kata Jazilul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (6/4/2022).

Wakil Ketua Umum PKB ini mengatakan, tidak hanya aparat kepolisian, masyarakat sipil pun juga perlu waspada atas adanya aksi klitih.

Baca juga: Pakar Hukum UGM: Pelaku Klitih di Bawah Umur Bisa Dipidana

Menurut Jazilul, masyarakat harus aktif mencatat dan melaporkan gejala awal aksi klitih kepada pihak kepolisian.

"Jangan menunggu jatuh korban atau terulang, baru bertindak," tuturnya.

Di sisi lain, Jazilul menganggap aksi klitih ini aneh karena justru terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Pasalnya, DIY selama ini dikenal dengan daerah kota pelajar dan wisata budaya. Sehingga, aksi klitih pun harus dihilangkan dan ditindak tegas para pelaku sampai ke akarnya.

"Ini budaya buruk sekaligus bertentangan dengan adat dan kemanusiaan," katanya.

Baca juga: Sosiolog Nilai Aksi Klitih karena Doktrin Kelompok

Sebelumnya diberitakan, aksi klitih terjadi di Yogyakarta pada Minggu (3/4/2022) dini hari.

Kali ini, klitih memakan korban jiwa seorang pelajar sekolah menengah atas (SMA).

Pelajar Daffa Adziin Albasith (18) yang jadi korban tewas klitih di Gedongkuning, Jogja ternyata anak anggota DPRD Kebumen Madkhan Anis.

Daffa menjadi korban klitih saat keluar untuk sahur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com