Wapres: Penurunan Stunting Bukan Hanya Kewajiban Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyatakan, pemerintah terus konsisten dalam upaya membebaskan generasi penerus dari stunting dengan menjamin hak-hak anak Indonesia untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal.

Namun, ia menegaskan, menurunkan angka stunting bukan hanya kewajiban negara karena upaya tersebut memerlukan kontribusi aktif dari semua pihak.

"Ikhtiar dalam akselerasi penurunan stunting ini memerlukan kontribusi aktif semua pihak, sesuai dengan peranannya masing-masing," Ma'ruf dalam acara FMB 9, dikutip dari keterangan video, Senin (4/4/2022).

Baca juga: Singgung soal Stunting, Megawati: Anak-anak Jangan Dibelikan Ciki Terus

"Sebab, pada dasarnya penurunan stunting bukan hanya kewajiban negara, tetapi lebih merupakan sebuah tugas kemanusiaan bagi kita semua," imbuh dia.

Ma'ruf mengatakan, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021 menunjukkan penurunan stunting dalam 3 tahun terakhir, dari 30,8 persen pada 2018 menjadi 24,4 persen tahun 2021.

Mantan ketua Majelis Ulama Indonesia itu menuturkan, target menekan angka prevalensi stunting hingga 14 persen pada 2024 memiliki tantangan yang tidak mudah.

"Tetapi, dengan determinasi yang diwujudkan dengan upaya nyata, serta didukung oleh koordinasi dan kolaborasi yang erat antar pihak, akan membawa kita sampai pada target penurunan stunting tersebut," kata dia.

Baca juga: Ketua TP PKK Jabar Puji Data Stunting Milik Pemkab Sumedang

Ia pun membeberkan, pemerintah telah menetapkan lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting (Stranas Stunting) yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021.

Pertama, komitmen dan visi kepemimpinan asional dan daerah; kedua, komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; ketiga, konvergensi intervensi spesifik dan sensitif di pusar dan daerah.

Keempat, ketahanan pangan dan gizi; dan kelima, pengatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.