Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menelaah 3 Alasan Peluang Koalisi Demokrat-Nasdem Terbuka Lebar

Kompas.com - 01/04/2022, 07:02 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Strategi lobi-lobi seluruh partai politik mulai dijalankan meski pemilihan umum (Pemilu) 2024 masih sekitar 2 tahun lagi.

Taktik membangun komunikasi untuk menjajaki koalisi mulai dibangun oleh Partai Demokrat dan Partai Nasdem.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui mereka tengah menjajaki koalisi dengan Partai Nasdem untuk Pemilu 2024. Penjajakan koalisi itu dibahas bersama Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dalam pertemuan kedua pihak di kantor DPP Nasdem, Selasa (29/3/2022) lalu.

"Ya, kami tentu membuka peluang itu, saling membuka peluang. Nasdem membuka peluang, Demokrat membuka peluang," ucap AHY kepada wartawan selepas pertemuan dengan Surya Paloh.

Baca juga: 3 Hasil Pertemuan AHY-Surya Paloh soal Pemilu 2024

"Sangat terbuka. Artinya inilah bagian yang terus kita bicarakan dan sangat terbuka peluang-peluang seperti itu. Yang penting tanpa ada keterburuan," lanjut AHY.

AHY mengatakan, salah satu harapan Demokrat bisa berkoalisi dengan Nasdem adalah demi menghadapi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

"Kita tahu bicara peta politik tersebut tidak terlepas dari realitas presidential threshold 20 persen. Nasdem punya kekuatan, Demokrat juga demikian, punya kekuatan. Kita cari ruang kolaborasinya," jelas AHY.

"Sekarang kan masih awal tahun 2022, kita ikuti terus. Yang jelas kami memiliki kesepakatan kalau memang banyak titik temunya dibanding perbedaannya, kita juga punya visi-misi serupa, tentunya sangat terbuka peluang untuk berkoalisi," kata anak sulung Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Baca juga: AHY Akui Jajaki Koalisi dengan Nasdem untuk Hadapi Presidential Threshold

Di sisi lain, elektabilitas AHY pun perlahan naik dan masuk dalam bursa bakal calon presiden 2024. Akan tetapi, menurut hasil jajak pendapat sejumlah lembaga survei, elektabilitas AHY memang masih terpaut cukup jauh dari Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Banyak kesamaan

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda mengatakan, ada beberapa faktor yang membuat pertemuan Surya Paloh dan AHY di DPP NasDem bisa dilihat sebagai penjajakan koalisi.

Menurut Yuda, dalam proses pemilu ada tahapan kandidasi (proses pencalonan) dan election (proses pemenangan).

Pada proses kandidasi, kata Yuda, partai-partai politik membuka peluang komunikasi dengan partai apa pun. Semakin banyak komunikasi politik yang dibangun tentu semakin bagus, termasuk dengan partai yang bersebarangan dan pemerintahan sebab tidak ada koalisi permanen dalam politik.

Baca juga: Usai Bertemu AHY, Nasdem: Capres Masih Terlalu Cair untuk Dibicarakan

"Dari pertemuan Surya Paloh dan AHY tersebut kemungkinan terbentuknya koalisi NasDem dan Demokrat cukup berpeluang. Pada Pilpres 2024 sangat mungkin kedua partai ini menggagas koalisi baru," ujar Yuda kepada Kompas.com.

Yuda memaparkan tiga alasan tentang peluang koalisi antara Demokrat dan Nasdem.

Pertama, kata Yuda, baik Demokrat dan Nasdem sama-sama menolak wacana penundaan Pemilu atau masa jabatan Presiden menjadi 3 periode.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com