Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agenda Utama KTT G20 di Tanah Air Bakal Sulit Tercapai di Tengah Perang Rusia-Ukraina

Kompas.com - 30/03/2022, 20:31 WIB
Mutia Fauzia,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Koordinator Perekonomian Ginandjar Kartasasmita menyatakan, agenda utama KTT G20 yang bakal diadakan di Indonesia pada November 2022 bakal sulit tercapai bila perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina tak kunjung berakhir.

Pasalnya, konflik antara kedua tersebut menempatkan Indonesia yang menjadi Presidensi G20 pada kondisi yang dilematis.

Beberapa negara barat anggota G20 seperti Amerika Serikat dan Inggris telah menyuarakan boikot terhadap kedatangan Presiden Rusia Vladimir Putin ke forum G20. Di sisi lain, China yang juga anggota G20 mendukung Indonesia untuk mengundang Rusia pada forum tersebut.

"Pertentangan antara anggota G20 atas kehadiran Putin membuat posisi Indonesia menjadi dilematis. Kita berharap sebelum November persoalan sudah selesai, kalau tidak ruwet sekali," ujar Ginandjar dalam kuliah umum Universitas Paramadina yang diadakan secara virtual, Rabu (30/3/2022).

Baca juga: Benda Mirip Bom Ditemukan Saat Ada Acara Pertemuan G20 di Solo, Apa Itu Aksi Teror?

Ginandjar pun menilai, satu-satunya cara agar KTT G20 mendatang bisa berjalan lancar yakni perang antara Rusia dan Ukraina bisa dihentikan.

Dengan demikian, pembahasan agenda utama G20, yakni terkait dengan perbaikan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi bisa berjalan lancar.

"Sulit untuk fokus ke agenda utama kalau ini terus berlanjut. Kalau negara-negara itu tidak mau ikut dalam proses ini akan ruwet juga," ujar Ginandjar.

Baca juga: Pegang Presidensi G20, Apa Manfaatnya untuk Indonesia?

Ia pun memaparkan beberapa dampak yang bakal dialami Indonesia bila perang Rusia dan Ukraina terjadi berkepanjangan.

Misalnya saja, APBN Indonesia akan kian terbebani lantaran harga minyak bumi yang merangkak naik sejak invansi Rusia ke Ukraina akhir Februari lalu.

Di sisi lain, Indonesia harus berhadapan dengan kenaikan harga-harga komoditas yang diimpor dari Rusia dan Ukraina seperti gandum, jagung, hingga kedelai.

"Akan terjadi kenaikan harga-harga akibat gangguan global supply chain yang berdampak terhadap Indonesia dan Asean karena bahan pangan dan pakan seperti gandum, kedelai, dan sebagian daging. Kepentingan kita harus berhenti perang ini karena akan berakibat pada APBN," ujar Ginandjar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com