Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu "Reshuffle", Cak Imin Gusar, Zulkifli Hasan: Tidak Usah Ngatur-ngatur

Kompas.com - 28/03/2022, 06:28 WIB
Irfan Kamil,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Isu perombakan menteri atau reshuffle kabinet telah mengemuka di publik pada awal Maret ini.

Pembantu Presiden Joko Widodo disebut-sebut bakal ada yang diganti.

Ini bukan kali pertama Jokowi diisukan akan merombak kabinetnya.

Sejak Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan bergabung ke koalisi pemerintahan, Agustus 2021, kabar reshuffle berulang kali mengemuka.

Adapun PAN menyatakan mendukung pemerintahan Jokowi melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN pada 31 Agustus 2021.

Baca juga: Jokowi Diprediksi Reshuffle Kabinet Paling Lambat Juni 2022

 

Namun, hingga lebih dari tujuh bulan berjalan, belum ada satu pun kader partai berlambang matahari putih itu yang duduk di kursi kabinet.

Tak ganggu PKB

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku tak masalah jika presiden merombak kabinetnya untuk memberi tempat pada kader PAN.

Namun, dia mewanti-wanti agar masuknya PAN ke kabinet tak mengganggu kursi menteri yang dimiliki PKB. Ini supaya tidak terjadi konflik antarpartai.

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masa PAN lawan PKB?" kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Baca juga: Muhaimin Minta Reshuffle Tak Sentuh PKB , PDI-P: Jangan Pusing, Presiden Pegang Etika Politik

Di Kabinet Indonesia Maju, PKB setidaknya punya empat kursi menteri. Pertama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Kedua yakni Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar. Ia tak lain merupakan kakak kandung Muhaimin Iskandar.

Ida dan Abdul Halim menjabat sebagai menteri sejak awal di Kabinet Indonesia Maju dibentuk pada Oktober 2019.

Menteri ketiga dari PKB yakni Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas. Dia baru duduk di kabinet pada Desember 2020, saat reshuffle pertama pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin. Yaqut menggantikan Fachrul Razi yang berlatar purnawairawan TNI.

Terakhir, ada Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi. Sama dengan Yaqut, dia baru menjabat sebagai menteri pada Desember 2020. Lutfi menggantikan Agus Suparmanto, kader PKB yang kala itu dicopot Jokowi.

Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi dengan Seniman Mataraman, di Padepokan Seni Kirun (PadSKI), Madiun, Jawa Timur, Sabtu (5/3/2022). DOK. Istimewa Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar menghadiri silaturahmi dengan Seniman Mataraman, di Padepokan Seni Kirun (PadSKI), Madiun, Jawa Timur, Sabtu (5/3/2022).

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com