Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Indonesia Telah Amankan 553 Juta Dosis Vaksin Covid-19

Kompas.com - 23/03/2022, 17:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin menyatakan, stok vaksin di Indonesia sudah cukup banyak sehingga pemerintah kini terpaksa menolak tawaran vaksin dari sejumlah negara.

Budi menyebutkan, hingga kini pemerintah telah mengamankan 553 juta dosis vaksin yang menurut dia cukup untuk vaksinasi dosis satu dan dua bagi 234 juta orang dan vaksinasi booster bagi 181 juta orang.

"Sampai sekarang 553 juta dosis sudah secure, kita malah menolak-nolak vaksin, masih ada sekitar 50 juta dosis lagi yang ditawarkan ke kami tapi kami masih tahan karena stok yang ada kami masih cukup banyak," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Rabu (23/3/2022).

Baca juga: Komisi IX DPR: Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Tak Pengaruhi Keamanan Vaksin Covid-19

Budi mengemukakan, total kebutuhan vaksin di Indonesia memang sebanyak 610 juta dosis, tetapi menurutnya tidak satu negara pun yang tingkat vaksinasinya bisa mencapai 100 persen kecuali populasi negara tersebut hanya mencapai 1 juta orang.

"Jadi kita memang tidak mau berlebihan juga membelinya sehingga kita jaga yang ada sekarang adalah sekitar 553 juta," ujar Budi.

Sebanyak 553 juta dosis tersebut terdiri dari 359 juta dosis vaksin yang dibeli pemerintah dan sekitar 193 juta dosis yang diperoleh lewat mekanisme hibah, baik melalui World Health Organization (WHO) maupun bilateral antarnegara.

Budi memperkirakan, pemerintah tidak lagi melakukan pengadaan vaksin Covid-19 pada tahun ini karena jumlah vaksin hibah masih berlimpah.

Anggaran vaksinasi yang ada di Kementerian Kesehatan saat ini akan digunakan untuk membayar kontrak yang sudah diteken pada tahun lalu serta perlengkapan dan distribusi vaksin.

"Jadi sekarang tahun ini kita kelihatannya tidak akan melakukan pengadaan baru kecuali menyesuaikan kontrak yang ada," ujar Budi.

Ia menambahkan, karena stok vaksin yang masih banyak, pemerintah juga sempat meminta pengiriman vaksin Pfizer diundur karena pemerintah sudah punya stok vaksin Pfizer dalam jumlah besar yang sudah mendekati tanggal kedaluwarsa.

"Kami minta delivery-nya agak diundur untuk bisa mengatur pace laju suntikan vaksinasi kita agar sesuai dengan kebutuhan," kata Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Khofifah Ingin Duet dengan Emil Dardak, Gerindra: Kami Akan Komunikasi dengan Partai KIM

Nasional
Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Wamenkeu Sebut Pemilu 2024 Berkontribusi Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi

Nasional
Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Mensos Risma Janjikan 3 Hal kepada Warga Kabupaten Sumba Timur

Nasional
SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

SYL Renovasi Rumah Pribadi, tapi Laporannya Rumah Dinas Menteri

Nasional
Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta 'Rest Area' Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta "Rest Area" Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta Rupiah agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin 'Presidential Club' Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin "Presidential Club" Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com