Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX DPR: Perpanjangan Masa Kedaluwarsa Tak Pengaruhi Keamanan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 15/03/2022, 21:33 WIB
Elza Astari Retaduari

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memperpanjang batas kedaluwarsa 6 jenis vaksin Covid-19. Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan menyebut, perpanjangan masa kedaluwarsa tak akan mempengaruhi keamanan vaksin.

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, menyebut 2 alasan vaksin Covid-19 tetap aman bagi masyarakat meski masa kedaluwarsanya diperpanjang.

Alasan pertama adalah karena BPOM telah melakukan uji ilmiah sebelum melakukan perpanjangan masa kedaluwarsa vaksin.

“Kedua, WHO sendiri sudah menyampaikan bahwa masa kedaluwarsa vaksin itu tidak mempengaruhi keamanan dari vaksin. Bahwa ini akan tetap aman,” kata Charles kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).

Perpanjangan masa kedaluwarsa disebutnya hanya berpotensi mengurangi khasiat dari vaksin. Namun karena sudah ada batas waktu perpanjangan sesuai dengan pengujian yang dilakukan BPOM, kata Charles, vaksin masih tetap efektif memberikan perlindungan dari virus Covid-19.

Baca juga: Masa Kedaluwarsa Vaksin Covid-19 di Malang Diperpanjang Sebulan, Digunakan untuk Vaksinasi Booster

"Hasil uji scientific itulah yang menentukan bahwa perpanjangan ini bisa dilakukan untuk beberapa waktu. Misalnya 3 atau 6 bulan. Jadi ada masa jangka waktunya," sebut politikus PDI-Perjuangan itu.

Di sisi lain, Charles tetap meminta masyarakat untuk tetap waspada di masa-masa transisi menuju endemi Covid-19.

Apalagi saat ini muncul varian dan subvarian yang memicu lonjakan penularan di sejumlah negara, seperti BA.2 Omicron.

"Memang menuju fase endemi juga bukan berarti kita bisa los semuanya, tetap harus waspada memperhatikan kondisi yang ada di lapangan dan memperhatikan kondisi yang terjadi di dunia," imbau Charles.

Sementara kepada pemerintah, wakil Ketua Umum KADIN Bidang Kesehatan itu mengingatkan agar terus mempersiapkan infrastruktur kesehatan sehingga saat ada lonjakan kasus, semua daerah sudah siap.

Baca juga: BPOM: 6 Jenis Vaksin Covid-19 Diperpanjang Masa Kedaluwarsanya

Charles pun meminta pemerintah kembali mengetatkan pelonggaran aktivitas masyarakat mana kala tren kasus Covid-19 kembali naik.

“Apabila memang angka penularan di wilayah tertentu mulai naik, rumah sakit sudah mulai penuh, pelayanan kesehatan tidak optimal, maka tentunya pemerintah harus sudah mulai waspada dan memberlakukan sedikit pembatasan sehingga penularan bisa dikendalikan," paparnya.

Lebih lanjut, Charles mengingatkan agar percepatan vaksinasi Covid-19 terus dilakukan di seluruh daerah di Indonesia, termasuk program booster (dosis ketiga).

"Varian BA.2 ini bukan varian terakhir Covid-19, artinya negara harus bisa memberikan perlindungan optimal bagi rakyat dalam bentuk vaksinasi," ungkap Charles.

"Kalau memang sudah masuk fase endemi silakan saja, tetapi rakyat harus dibekali perlindungan yang optimal dalam bentuk vaksinasi," lanjut dia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Nasional
Surya Paloh Gelar 'Open House', Terbuka untuk Siapa Saja

Surya Paloh Gelar "Open House", Terbuka untuk Siapa Saja

Nasional
Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Siap Serahkan Kesimpulan di MK, Kubu Ganjar-Mahfud: Isinya Tak Lepas dari Fakta Persidangan

Nasional
Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Fahira Idris Dukung Sikap Tegas Kemenlu Bantah Hubungan Diplomatik Indonesia-Israel

Nasional
Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Purnawirawan TNI Asep Adang Mengaku Tak Kenal Pengendara yang Pakai Pelat Mobil Dinasnya

Nasional
Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Purnawirawan TNI Ini Bingung Pelat Dinasnya Dipakai Pria yang Mengaku Adik Jenderal

Nasional
Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Yusril: Kubu Anies dan Ganjar Gagal Buktikan Kecurangan Pemilu di Sidang MK

Nasional
Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Yusril Serahkan Kesimpulan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Besok, Minta MK Tolak Permohonan Anies dan Ganjar

Nasional
KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

KKB Mengaku Bertanggung Jawab atas Kematian Danramil 04 Aradide

Nasional
Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Momen Kakorlantas Tegur Pemudik yang Istirahat di Bahu Jalan Tol Jakarta Cikampek

Nasional
Pilkada dan Kultus Popularitas

Pilkada dan Kultus Popularitas

Nasional
Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Menko PMK Harap Pemudik Tunda Kepulangan, Manfaatkan Diskon Tarif Tol 17-19 April

Nasional
Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Korlantas Catat Ada Sekitar 539.671 yang Belum Balik ke Jakarta

Nasional
Membutuhkan Oposisi

Membutuhkan Oposisi

Nasional
'One Way' di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

"One Way" di Km 414 hingga Km 72 Tol Cipali Diperpanjang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com