Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

P2G Dukung PTM 100 Persen jika Positivity Rate Covid-19 Capai 5 Persen

Kompas.com - 18/03/2022, 20:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menganggap pemerintah layak mempertimbangkan dimulainya pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen secara bertahap dalam waktu dekat.

Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim berpendapat bahwa usulan tersebut layak dipertimbangkan apabila positivity rate kasus Covid-19 telah menyentuh 5 persen ke bawah atau kajian epidemiologis lain.

"P2G meminta pemerintah dan pemda memperhitungkan, memetakan perkembangan kasus Covid-19 setidaknya 2 minggu ke depan, sampai awal April, termasuk mengamati tren kasus Covid-19 secara global," kata Satriwan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Satriawan mengatakan, sepekan terakhir, positivity rate secara nasional sudah menyentuh 7-8 persen. Fakta ini baik mengingat tinggal sedikit lagi untuk memenuhi rekomendasi WHO.

Baca juga: Pelaksanaan PTM 100 Persen di Surabaya Tunggu PPKM Level 1, Ini Pertimbangannya

"Jika positivity rate sudah menyentuh angka 5 persen, P2G mendukung sekolah dibuka PTM 100 persen. Angka positivity rate 5 persen jelas berdasarkan rekomendasi WHO selama ini," katanya.

Walaupun demikian, bila PTM 100 persen betul-betul dimulai lagi, P2G meminta agar sekolah, guru, orangtua, dan siswa tetap konsisten membiasakan protokol kesehatan.

"Perlu disadari betul, 3M dijadikan adaptasi kebiasaan baru. Ini kunci PTM yang sehat dan aman. Jika tidak, sekolah akan terus PJJ, orang tua dan guru pasti tidak mau," ujar Satriwan.

Ia juga berharap agar pemerintah dan seluruh unsur terkait mengevaluasi diri dari pelaksanaan PTM 100 persen pada awal 2022, yang menurutnya masih banyak terjadi pelanggaran protokol kesehatan terhadap surat keputusan bersama (SKB) 4 menteri hampir di semua daerah.

Baca juga: Level PPKM Menurun, KSP : PTM 100 Persen Perlu Dilakukan Lagi

Menurut P2G, bentuk pelanggaran paling umum terjadi adalah siswa dan guru tak memakai masker di sekolah, tidak jaga jarak 1 meter di kelas, hingga sekolah ber-AC kelasnya tidak dibuka ventilasinya.

Lalu, kantin beroperasi walaupun dilarang, juga ketiadaan pemeriksaan suhu atau barcode Peduli Lindungi di gerbang.

Sejumlah murid juga terpantau tidak pakai masker sepulang sekolah atau menongkrong tanpa disiplin protokol kesehatan.

"Ikatan emosional guru-siswa, siswa-siswa tidak terbangun selama ini, bahkan masih ada siswa dan guru atau siswa dengan siswa yang belum kenal satu sama lain, kan ironis," kata Satriwan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com