Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kementerian KP Sinergikan Program Pembangunan Kelautan dan Perikanan

Kompas.com - 17/03/2022, 15:44 WIB
Fransisca Andeska Gladiaventa,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.comKementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia (BRSDM) Kelautan dan Perikanan (KP) berupaya terus menyinergikan program pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) KP untuk mewujudkan optimalisasi di sektor pembangunan. 

“Khusus untuk meningkatkan kompetensi SDM KP dengan melalui tiga program, yakni pendidikan, pelatihan hingga penyuluhan,” terang Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam keterangan pers yang diterima oleh Kompas.com, Kamis (17/03/2022).

Adapun ketiga program tersebut, kata Nyoman Radiarta, sesuai dengan yang telah dicanangkan oleh Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga: Menteri Trenggono Siap Majukan Sektor Kelautan dan Perikanan Morotai

Hal tersebut disampaikan Nyoman dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022 dengan para staf atau tenaga ahli anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI), pada 15-16 Maret 2022.

Nyoman menjelaskan kuota peserta pelatihan dan penyuluhan bagi anak pelaku utama sektor KP setiap tahunnya akan bertambah. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas pada 4 Agustus 2021.

“Selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas 4 Agustus 2021, dimana pemerintah diminta untuk meningkatkan kapasitas serta mutu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk menyiapkan SDM unggul yang sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia usaha, jelas Nyoman Radiarta.

Baca juga: Gus Muhaimin Dorong Pemerintah Sungguh-sungguh Bangun SDM Kelautan dan Perikanan

Lebih lanjut, Nyoman berharap agar ada perwakilan peserta didik dari setiap daerah pada satuan pendidikan KP.

Hal itu karena lulusan satuan pendidikan ini tidak hanya menjadi tenaga kerja profesional di dunia industry, tetapi juga akan diarahkan menjadi wirausaha yang mampu melanjutkan keberlangsungan dunia usaha KP di Indonesia.

Untuk diketahui, pada 2022 sebanyak 55 persen kuota peserta didik diisi oleh anak-anak pelaku utama KP, seperti nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan, serta petambak garam. Semua biaya pendidikan ditanggung oleh negara.

Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022, pada 15-16 Maret 2022. DOK. BRSDM Kepala BRSDM I Nyoman Radiarta dalam Rapat Koordinasi Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat KP Tahun 2022, pada 15-16 Maret 2022.

Dengan dukungan seluruh pihak, baik itu stakeholder maupun Komisi IV DPR RI, Nyoman berharap kegiatan pelatihan dan penyuluhan memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat KP.

Tidak hanya itu, ia juga berharap agar pelatihan dan penyuluhan dapat menjadi senjata ampuh untuk mendampingi dan memonitoring semua kegiatan di sektor KP.

“Harapan kami pelatihan ini tidak hanya berhenti pada output dan jumlah peserta didik yang dilatih, namun yang menjadi konsentrasi kami adalah outcome dari output yang telah ditetapkan,” tegas Nyoman.

Ia pun menyampaikan banyak apresiasi atas dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam setiap kegiatan pelatihan, penyuluhan dan pendidikan sektor KP.

Baca juga: Upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Kelola Keberlanjutan Danau Maninjau

“Kami sangat mendukung sinergitas untuk kemajuan KP di Indonesia melalui rapat ini diharapkan dapat menyelaraskan program di tahun 2022 dan mencapai yang telah dicita-citakan Bersama,” ujar Nyoman.

Sebagai informasi, satuan pendidikan yang dimiliki oleh KKP adalah pendidikan formal tingkat menengah dan tinggi berbasis vokasi melalui pendekatan teaching factory.

Teaching factory adalah metode pendidikan yang memasukan dunia usaha dan industri ke dalam kampus dengan porsi praktik 70 persen dan teori 30 persen.

Sebelumnya, Menteri Trenggona mengatakan, pendidikan adalah kunci dalam menghadapi globalisasi.

Untuk itu, kata dia, salah satu upaya meningkatkan kualitas SDM KP adalah dengan meningkatkan kualitas belajar mengajar di satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi KP.

“Saya harap kegiatan pelatihan dan penyuluhan tersebut dilaksanakan lebih rutin ke masyarakat. Hal itu berguna untuk meningkatkan keahlian dan menambah penghasilan,” ungkap Menteri Trenggono. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com