Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog Minta Pemerintah Jangan Anjurkan Masyarakat Mudik, Tetap Imbau Prokes

Kompas.com - 13/03/2022, 13:14 WIB
Tsarina Maharani,
Jessi Carina

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko, menyarankan pemerintah tidak menganjurkan masyarakat untuk melakukan mudik Lebaran pada tahun ini.

Miko meminta pemerintah tetap memberikan imbauan agar perjalanan mudik bisa aman dengan menerapkan protokol kesehatan.

"Menurut saya, minimal pemerintah mengimbau bagaimana mudik yang benar. Jangan dianjurkan mudik. Misal, kalau Anda harus mudik, apa yang harus dilakukan," ujar Miko saat dihubungi, Minggu (13/3/2022).

Ia berpendapat, kasus harian Covid-19 dalam dua pekan ini memang sudah tampak menurun.

Baca juga: Satgas Covid-19 Bicara Kemungkinan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2022

Namun, Miko berpendapat, hal ini salah satunya disebabkan angka tes yang juga menurun. Menurut Miko, saat ini banyak masyarakat yang enggan melakukan tes Covid-19.

"Kasus sudah menurun. Tapi masalahnya karena banyak juga orang yang tidak mau tes PCR baik yang melalui contact tracing maupun individu. Sekarang kelihatannya masyarakat cuek saja," ucapnya.

Miko pun mengingatkan pemerintah agar benar-benar memantau perkembangan kasus harian Covid-19 hingga menjelang Idul Fitri pada Mei 2022.

Miko berharap kebijakan pemerintah berdasarkan perkembangan kasus yang ada.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah melakukan pemetaan penularan kasus di Indonesia.

"Kita harus benar-benar melihat perkembangan kasus," katanya.

Baca juga: Epidemiolog: Vaksinasi Lengkap Arahnya Bukan Lagi 2 Dosis, tetapi 3 Dosis

Kepala Sub Bidang Dukungan Kesehatan Satgas Covid-19 Brigjen TNI (Purn), Alexander K Ginting, mengungkapkan ada atau tidaknya larangan mudik Lebaran tahun 2022 tergantung pada kondisi pandemi Covid-19.

Ia menyatakan, pemerintah terus memonitor kondisi kasus Covid-19 hingga akhir Maret untuk menjadi pertimbangan kebijakan soal mudik.

"Di dalam uji coba ini nanti akan kita lihat nanti sampai akhir Maret, kalau kasus menurun, kasus kematian cenderung menurun, tentu akan berikan harapan dan gambaran yang lebih baik," kata Alex dalam diskusi secara virtual bertajuk 'Bersiap Hidup di Era Endemi', Sabtu (12/3/2022).

Alex menegaskan, jika kasus Covid-19 kembali meningkat, pemerintah akan mengevaluasi pelonggaran kebijakan yang tengah berjalan.

Karena itu, dia berharap masyarakat bekerja sama untuk membantu menekan penularan Covid-19.

"Mana kala kasus semakin naik di akhir Maret ini, ini yang akan menjadi persoalan kita, kita akan terjadi levelisasi PPKM, yang tadinya Level 2 jadi Level 3 lagi, ini jadi pekerjaan rumah kita bersama," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com