Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Terkait Persoalan Pangan Akhir-akhir Ini, Anggota DPR Minta Bulog Jadi Stabilisator Harga

Kompas.com - 12/03/2022, 10:47 WIB
Inang Sh ,
Anissa DW

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Andi Akmal Pasluddin meminta Badan Urusan Logistik (Bulog) memaksimalkan peran pentingnya dalam menjaga stabilitas harga pangan strategis.

Pasalnya, ia menilai, lembaga tersebut memiliki instrumen logistik paling lengkap di setiap kabupaten/kota di Indonesia sehingga leluasa melakukan operasi pasar dengan cadangan stok yang cukup untuk berbagai komoditas pangan strategis.

Untuk itu, Andi meminta Bulog segera memaksimalkan fungsinya sebagai stabilisator harga di tingkat produsen (petani) dan konsumen.

“Seharusnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang menjadi lembaga paling strategis untuk dapat mengendalikan berbagai persoalan pangan,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (12/3/2022).

Andi menilai, Bulog adalah lembaga yang koordinatif dengan berbagai lembaga pemerintah setingkat kementerian atau di bawahnya dan memiliki fungsi sebagai pengendali penuh pengelolaan pangan, mulai dari hulu hingga hilir.

Baca juga: Bulog Belum Dapat Penugasan untuk Bantu Atasi Kelangkaan Minyak Goreng

Bulog juga bisa mengelola pangan mulai dari penyediaan pupuk, benih, persiapan lahan, serta sarana dan prasarana produksi di tingkat hulu, pelaksanaan produksi dan sampai akhir panen, pascapanen, distribusi, hingga berujung tata niaga pangan sampai konsumen akhir.

“Akan tetapi kenyataannya, dalam 10 tahun penantian lembaga pengampu pangan ini terbentuk, harapan yang dinantikan sekian lama atas amanat Undang-Undang (UU) Pangan jauh dari ekspektasi,” tuturnya.

Andi pun mengatakan, peran maksimal Bulog pada 2022 dapat menjadi bukti bahwa lembaga ini masih memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyangga pangan. 

Politisi PKS itu menjelaskan, berbagai bahan pangan, mulai dari tahu, tempe, minyak goreng, daging, cabai, bawang, daging ayam, hingga telur ayam, dapat dikelola Bulog.

Oleh karena itu, semua lembaga pemerintah mesti memberikan kemudahan dalam semua akses untuk Bulog mengisi gudang-gudangnya di setiap daerah dengan komoditas pangan strategis.

Baca juga: Ditanya Kapan Kelangkaan Minyak Goreng Murah Bisa Teratasi, Ini Jawaban Mendag

Andi menambahkan, pihaknya memperhatikan bahwa Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin sudah memastikan Bulog memiliki stok aman menjelang ramadan.

Diketahui, Wapres telah meninjau gudang-gudang penyimpanan pangan sekaligus memastikan teknologi penyimpanan dapat berjalan baik.

“Saya berharap ini bukan sekadar gimmick dengan adanya situasi pangan yang sedang buruk. Ada aksi di lapangan yang terasa di masyarakat dengan pembuktian adanya stok pangan dengan harga terjangkau untuk masyarakat,” kata Andi.

Legislator asal Sulawesi Selatan II itu menambahkan, Bulog seharusnya dapat merealisasikan rencananya untuk menyerap gabah dari petani sebanyak 1,2 juta ton.

Hal itu penting untuk menambah stok cadangan pemerintah yang saat ini masih berada di angka 800.000 ton. Namun, dia mengingatkan, indikator pangan strategis bukan beras saja.

Dia menjelaskan, sembilan bahan pokok (sembako) yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat Indonesia juga mesti diperhatikan.

Baca juga: Wapres Apresiasi Teknologi Pangan Bulog, Harap Ketersediaan Beras Tercukupi dalam Jangka Panjang

“Pemerintah perlu memperhatikan cashflow Bulog untuk menjalankan perannya sebagai penyerap produksi pangan yang ada di petani,” ujarnya.

Andi mencontohkan, pemerintah bisa segera menyelesaikan utang akibat penugasan Public Service Obligation (PSO) sehingga Bulog bisa lebih leluasa untuk menyerap produksi petani dengan harga yang baik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

KPK Panggil Penyanyi Dangdut Nabila Nayunda Jadi Saksi TPPU SYL

Nasional
Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Pakar: Jika Revisi UU Kementerian Negara atau Perppu Dilakukan Sekarang, Tunjukkan Prabowo-Gibran Semacam Periode Ke-3 Jokowi

Nasional
21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

21 Persen Jemaah Haji Indonesia Berusia 65 Tahun ke Atas, Kemenag Siapkan Pendamping Khusus

Nasional
Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Jokowi Sebut Impor Beras Tak Sampai 5 Persen dari Kebutuhan

Nasional
Megawati Cermati 'Presidential Club' yang Digagas Prabowo

Megawati Cermati "Presidential Club" yang Digagas Prabowo

Nasional
Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Anwar Usman Dilaporkan ke MKMK, Diduga Sewa Pengacara Sengketa Pileg untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Pascaerupsi Gunung Ruang, BPPSDM KP Lakukan “Trauma Healing” bagi Warga Terdampak

Nasional
Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Momen Jokowi Bersimpuh Sambil Makan Pisang Saat Kunjungi Pasar di Sultra

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Jokowi Jelaskan Alasan RI Masih Impor Beras dari Sejumlah Negara

Nasional
Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Kecelakaan Bus di Subang, Kompolnas Sebut PO Bus Bisa Kena Sanksi jika Terbukti Lakukan Kesalahan

Nasional
Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Jokowi Klaim Kenaikan Harga Beras RI Lebih Rendah dari Negara Lain

Nasional
Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Layani Jemaah Haji, KKHI Madinah Siapkan UGD dan 10 Ambulans

Nasional
Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Saksi Sebut Kumpulkan Uang Rp 600 juta dari Sisa Anggaran Rapat untuk SYL Kunjungan ke Brasil

Nasional
Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Soal Posisi Jampidum Baru, Kejagung: Sudah Ditunjuk Pelaksana Tugas

Nasional
KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

KPK Diusulkan Tidak Rekrut Penyidik dari Instansi Lain, Kejagung Tak Masalah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com