Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemendag Diminta Atasi Kelangkaan Minyak Gorang, Bukan Malah Tuding Konsumen Lakukan Penimbunan

Kompas.com - 08/03/2022, 15:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Egidius Patnistik

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, sesalkan pernyataan Kementerian Perdagangan yang malah mencurigai masyarakat konsumen telah menimbun minyak goreng di rumah masing-masing.

"Tudingan ini sangat menyakitkan rakyat yang justru saat ini dirugikan karena kelangkaan minyak goreng di pasar, baik ritel modern maupun tradisional," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/3/2022).

Amin menilai tudingan itu tak masuk akal karena jumlah minyak goreng yang disimpan para ibu rumah tangga, kalau pun ada, jumlahnya tidak akan terlalu banyak.

"Dugaan saya, kalau pun mau stok paling banyak 4 liter aja. Penghasilan mereka kan juga harus dialokasikan untuk kebutuhan lain," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.

Baca juga: Kemendag Curiga Warga Stok Minyak Goreng, Anggota DPR: Tidak Profesional, Jangan Buang Badan

Menurut Amin, Kemendag semestinya fokus menindaklanjuti temuan Ombudsman dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang dugaan penimbunan minyak goreng oleh pengusaha tertentu, bukan malah mengeluarkan pernyataan yang menyinggung rakyat.

Amin menilai, ada tiga kemungkinan penyebab kelangkaan minyak goreng. Pertama, kebijakan domestic market obligation (DMO) tidak sepenuhnya dipatuhi pengusaha sawit.

Kedua, kebijakan tersebut dipatuhi tetapi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) hasil DMO tidak pernah sampai ke pabrik pengolahan minyak goreng.

Kemungkinan ketiga, ada pengusaha distribusi nakal yang menimbun minyak goreng sebagaimana temuan Ombudsman dan KPPU.

“Kemendag itu merupakan bagian dari Satgas Pangan. Lebih baik bersama-sama komponen satgas lainnya mengurai penyebab kelangkaan minyak goreng dan menyelesaikan masalah tersebut secepatnya," kata Amin.

Inspektur Jenderal Kemendag Didid Noordiatmoko sebelumnya mengemukakan, ada persoalan baru yang merupakan dampak dari kenaikan harga dan kelangkaan barang yakni panic buying.

Karena sempat kesulitan mendapatkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau, masyarakat membeli minyak goreng melebih kebutuhan ketika mendapatkan kesempatan. Padahal, hasil riset menyebutkan kebutuhan minyak goreng per orang hanya 0,8-1 liter per bulan. Artinya, kini banyak rumah tangga menyetok minyak goreng.

“Tapi ini baru terindikasi,” kata dia saat kunjungan kerja ke Palembang, Sumetara Selatan seperti dilaporan kantor berita Antara hari Minggu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com