PAN Dikabarkan Masuk Kabinet Jokowi Akhir Maret, Jatah Kursi Parpol Koalisi Bakal Dikurangi?

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) disebut-sebut akan masuk kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Hal ini menyusul adanya isu reshuffle yang akan dilakukan pada akhir Maret mendatang.

"Kalau kabar-kabar warung kopi begitu, infonya akhir Maret ini. PAN dapat satu menteri plus satu wamen (wakil menteri)," kata Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim, kepada wartawan, Selasa (8/3/2022).

PAN resmi bergabung dengan koalisi partai pendukung pemerintahan Jokowi pada Agustus 2021. Meski begitu, hingga saat ini partai pimpinan Ketua Umum Zulkifli Hasan tersebut sampai saat ini belum juga mendapatkan jatah posisi menteri.

Seperti diketahui, ada 16 kader partai koalisi dari total 34 pos menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Pembagiannya adalah 4 kursi menteri untuk PDI-Perjuangan. PDI-P juga mendapat posisi untuk sekretaris kabinet.

Baca juga: Kisah PAN Koalisi Tanpa Keringat Jokowi yang Tak Dapat Kursi Menteri, Kini Dukung Penundaan Pemilu

Lalu tiga kursi menteri masing-masing untuk Golkar, Partai NasDem, dan PKB. Sementara PPP mendapat satu kursi menteri.

Sementara itu Gerindra yang awalnya mengambil posisi opisisi mendapat jatah 2 kursi menteri saat merapat ke pemerintahan Jokowi.

Jika reshuffle kabinet akan memasukkan PAN di kabinet, Jokowi disebut-sebut akan mengurangi jatah kursi menteri dari salah satu pos partai koalisi.

"Tapi belum tahu pastinya kapan dan posisinya apa, masih kabar-kabar sih," jelas Luqman yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.

Baca juga: 17 Menteri dan Anggota Kabinet Indonesia Maju dari Partai Politik

Isu soal reshuffle kabinet ini berhembus setelah beredar kabar bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan bertemu Presiden Joko Widodo pada pekan lalu untuk membahas perombakan kabinet.

Walau begitu, Zulkifli Hasan membantah dirinya bertemu dengan Jokowi pekan lalu. Wakil Ketua MPR tersebut pun mengeklaim partainya tidak mengharapkan kursi di kabinet karena reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

"(Reshuffle) menteri sepenuhnya hak presiden, bukan domain PAN," ucap Zulkifli Hasan, Senin (7/3/2022).

Dalam susunan Kabinet Indonesia Maju, lima partai politik non-parlemen yang mendukung Jokowi di Pemilu 2019 tidak mendapat jatah menteri.

Partai-partai itu adalah Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.