PBNU dan Bappenas Bertemu Bahas Peluang Kerja Sama

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, menerima kunjungan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN) atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, Senin (7/3/2022). Keduanya lalu mengadakan pertemuan di Kantor PBNU Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat.

Yahya mengatakan, kunjungan tersebut guna membahas kerja sama pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan percepatan penurunan tingkat kemiskinan di Tanah Air.

Ia juga mengabarkan bahwa kedua belah pihak akan memiliki kerangka kerja sama yang dianggap strategis bagi NU.

Baca juga: Pengurus PBNU yang Berpolitik Praktis Akan Diberi Surat Peringatan hingga Dibekukan dari Kepengurusan

“Mohon doa restu semoga bisa sungguh-sungguh terlaksana dan bisa membawa manfaat yang bisa dinikmati oleh masyarakat kita,” kata Yahya dikutip dari situs nu.or.id, Selasa.

Sementara itu, Suharso Monoarfa menilai PBNU sebagai pihak yang tepat untuk melakukan sinergi dan merealisasikan agenda pembangunan nasional, termasuk untuk menekan jumlah orang miskin ekstrem.

“PBNU sebagai agent of development, saya rasa pas sekali untuk bisa men-deliver dengan lebih tepat dibandingkan lembaga lainnya,” kata Suharso.

“Yang ingin kami kerja samakan dengan PBNU, pertama adalah capaian SDGs yang merupakan agenda dunia. SDGs saya kira penting sekali bukan hanya disosialisasikan kepada masyarakat luas tetapi juga masyarakat memahami dan aktif berpartisipasi,” lanjutnya.

Soal kemiskinan ekstrem, Suharso menyoroti bahwa tingkat kemiskinen ekstrem di negara ini masih di kisaran 10-11 juta orang.

Baca juga: Gus Halim Tegaskan Dana Desa Diprioritaskan untuk Capai SDGs Desa

Ia menyebutkan, pemerintah punya target untuk menguranginya secara signifikan dalam dua tahun mendatang.

“Hari ini kita punya jumlah orang yang masuk definisi ekstrem miskin atau extrem poverty itu sekitar 10,6 juta. Kita ingin menurunkan itu sampai tahun 2024 bisa menjadi nol. Atau setidaknya tinggal 1 persen,” ujar dia.