Pengamat: Ada Indikasi Komunikasi PDI-P dan Istana Terputus soal Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Khoirul Umam menilai, ada indikasi terjadi masalah komunikasi antara pihak Istana dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terkait sikap pada wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Hal itu didasari pada belum adanya respons Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap wacana tersebut.

Sementara di sisi lain, PDI-P sudah memberikan respons terhadap gagasan penundaan Pemilu tersebut.

"Jelas mengindikasikan adanya komunikasi yang terputus antara PDI-P dengan gerbong Istana Presiden yang seolah 'berjalan sendiri'," kata Khoirul kepada Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) itu berpendapat, ada elemen dalam lingkaran Istana yang saat ini seolah berada di luar kendali partai penguasa, yaitu PDI-P.

Baca juga: Sebut Pajak Dukung Program Pembangunan hingga Vaksinasi, Jokowi: Pajak Kita untuk Kita

Khoirul pun mengaitkan hal tersebut dengan isu yang bereembus bahwa Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memotori wacana penundaan Pemilu 2024. Luhut disebut-sebut telah mengundang Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan terkait wacana penundaan Pemilu.

"Sebagaimana dijelaskan oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan, gerbong Istana Presiden yang dimaksud adalah kelompok kepentingan ekonomi-politik yang dimotori oleh Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang mengorkestrasi suara menteri dan juga para ketua umum partai politik, dengan klaim telah mendapatkan restu dan persetujuan langsung dari Presiden Jokowi," tutur Khoirul.

Lebih lanjut, Khoirul melihat kondisi ini menggambarkan besarnya pengaruh dan kekuatan ekonomi-politik kelompok di lingkaran presiden yang hendak menjaga jarak dengan PDI-P.

Namun, kelompok itu juga dinilai berpotensi mengambil alih pengaruh dan otoritas kekuasaan presiden.

"Ada kekuatan di lingkaran presiden yang sudah mulai liar dan sudah berada di luar kontrol partai penguasa," ujarnya.

Baca juga: Jokowi: Bapak Ibu Segera Lapor SPT Tahunan, Batas Akhir 31 Maret 2022

Jika dugaan ini benar, Khoirul menyarankan PDI-P selaku partai penguasa mengevaluasi soliditas koalisi partai politik di lingkungan pemerintah.

Pasalnya, suara-suara partai politik dinilai sudah tidak solid dan terpecah sesuai dengan kepentingan masing-masing.

"Perpecahan kekuatan pendukung pemerintah ini terlihat jelas dalam wacana penundaan Pemilu ini, di mana PKB, Golkar dan PAN mendukung secara jelas, sedangkan PDI-P, Nasdem dan Gerindra menolak secara tegas wacana tersebut," katanya.

Diketahui, hingga kini Presiden Jokowi belum mengumumkan sikapnya atau respons terhadap wacana penundaan Pemilu yang digagas oleh sejumlah ketum partai politik koalisi pemerintah.

Di sisi lain, PDI-P melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto tegas menolak wacana penundaan Pemilu 2024.

Hasto pun menilai, ada orang-orang di sekitar Presiden Joko Widodo yang tidak memahami kehendak Jokowi.

Jokowi, kata Hasto, sudah menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Polemik ini tidak perlu diperpanjang lagi sehingga tidak perlu repot-repot melakukan investigasi karena (yang ada) di sekitar Presiden pun kita melihat tidak memahami apa kehendak dari Presiden," kata Hasto dalam acara rilis Lembaga Survei Indonesia, Kamis (3/3/2022).