JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, kian nyata.
Digagas sejak tahun 2019 oleh Presiden Joko Widodo, pembangunan IKN Nusantara rencananya dimulai pertengahan tahun 2022.
Menurut Jokowi, proses pemindahan ibu kota akan dilakukan secara bertahap, dimulai pada 2024.
Pada tahun tersebut, kemungkinan yang lebih dahulu pindah adalah istana negara dan sejumlah kementerian.
Baca juga: Jokowi: Jika IKN Tak Dieksekusi, Sampai Kapan Pun Tak Akan Terjadi
Dia pun memperkirakan, proses perpindahan ke ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan memakan waktu hingga 20 tahun.
"Pindahnya bertahap. (Tahun) 2024 ini kemungkinan istana dan empat hingga enam kementerian,” kata Jokowi saat bertemu dengan sejumlah pemimpin redaksi media, Rabu (19/1/2022) sebagaimana dilansir dari pemberitaan KompasTV.
Rupanya, gagasan pemindahan ibu kota negara tak sepenuhnya lahir di era Jokowi.
Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto lebih dulu mengusulkan wacana tersebut. Hanya saja, ide itu tak terealisasi karena sejumlah alasan.
"Ini sudah dimulai gagasan besar ini sejak tahun 1957 oleh Bung Karno. Tetapi karena ada pergolakan, sehingga direm oleh Bung Karno," kata Jokowi saat memberikan sambutan pada Rapim TNI-Polri 2022 di Mabes TNI, Jakarta, Selasa (1/3/2022).
Baca juga: Jokowi: Pembangunan IKN Dimulai dari Kawasan Inti Pemerintahan
Tak terwujud di era Soekarno, rencana pemindahan ibu kota negara berlanjut di rezim Soeharto. Namun, rencana itu lagi-lagi gagal karena adanya pergolakan di tahun 1997-1998.
Pemindahan ibu kota negara sebenarnya pernah dilakukan di era Soekarno. Kala itu, 4 Januari 1946, ibu kota dipindah dari Jakarta ke Yogyakarta.
Pemindahan tersebut merespons situasi genting jelang Agresi Militer Belanda.
Situasi baru dinilai aman tiga tahun setelahnya atau 27 Desember 1949. Saat itulah ibu kota negara dikembalikan ke Jakarta.
Tahun 1950-an, gagasan pemindahan ibu kota negara kembali dimunculkan Soekarno. Ide ini lahir lantaran Bung Karno merasa perlu membagi beban Jakarta yang sejak dulu menjadi daya tarik warga Indonesia.
Diberitakan Harian Kompas edisi 25 Januari 1997, Soekarno mempunyai visi bahwa sebaiknya ibu kota baru berada di luar Jawa, khususnya di Indonesia bagian timur.